Yerik Afrianto Singgalen

Politeknik Perdamaian Halmahera

Abstrak

Upaya menangani permasalahan tatakelola pembuangan sampah maupun upaya menekan berkembangnya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom rakitan di Desa Tunuo, membutuhkan partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Desa Tunuo). Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguraikan partisipasi kelompok Sadar Wista dalam penanganan sampah dan aktivitas bom ikan di Desa Tunuo. Penelitian ini dilakukan dari Bulan Mei hingga Oktober 2016 di Desa Tunuo, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Penelitian ini melibatkan Aparatur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Pokdarwis Desa Tunuo dalam kegiatan penyuluhan sebagai informan. Teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan serta aktivitas dari Pokdarwis Desa Tunuo dapat mengurangi aktivitas bom ikan dan menggerakan masyarakat untuk terlibat aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sekitar pantai Desa Tunuo. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi Pokdarwis mampu menyelesaikan masalah sampah dan masalah yang ditimbulkan dari aktivitas bom ikan di sekitar perairan Desa Tunuo.

Kata Kunci : Partisipasi, Komunitas Sadar Wisata, Kelestarian Lingkungan

Pendahuluan

Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia menyebabkan perubahan atas unsur lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Perubahan tersebut berdampak pada kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Utina (2012) menguraikan dua faktor yang menyebabkan krisis ekologi yaitu pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui kapasitas tumbuh, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola sumberdaya alam. Lebih jauh, Ramli dan Alwiah (2008) mengemukakan kasus penebangan mangrove untuk pengembangan areal tambak yang menyebabkan kerusakan habitat dasar dan hilangnya fungsi ekosistem. Hal ini menunjukan bahwakrisis ekologi juga ditentukan oleh perilaku manusia terhadap lingkungannya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya keberlangsungan lingkungan bagi kehidupan manusia dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang esensial karena manfaat dari partisipasi masyarakat dapat memperluas basis pengetahuan dan representasi; membantu terbangunnya transprantasi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para pemangku kepentingan; meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal; mendorong kepemilikian lokal, komitmen dan akuntabilitas; membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial (Suriana,2009). Selain itu, Nuring (2013) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat mengatasi permasalahan ketimpangan karena kesenjangan antara masyarakat lokal dengan pemangku kepentingan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat mencakup seluruh tahapan dalam pembangunan. Huraerah (2008) mengemukakan lima bentuk partisipasi yaitu partisipasi buah pikiran yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat, partisipasi tenaga yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan perbaikan pembangunan desa maupun pertolongan bagi orang lain, partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan pembangunan berupa uang, partisipasi keterampilan dan kemahiran untuk mendorong bentuk usaha atau industri, serta partisipasi sosial sebagai tanda keguyuban. Sementara itu, Ndraha (1999) mengklasifikasikan enam bentuk partisipasi yaitu : partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial; partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi (menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya; partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan; partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga penilaian hasil kinerja.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata dapat dilihat pada keberadaan Kelompok Sadar Wisata. Di Indonesia, pengembangan pariwisata lebih dominan difasilitasi pemerintah sedangkan masyarakat masih bersikap pasif. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan dalam pembangunan pariwisata terutama di tingkat desa terutama masalah pembuangan sampah di sekitar destinasi (Damanik, 2009). Dalam upaya menjaga keberlangsungan lingkungan, orientasi pembangunan kepariwisataan perlu mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (Beeton, 2006). Melalui keterlibatan warga dalam pengembangan pariwisata (Kelompok Sadar Wisata), kapabilitas dan kapasitas warga dapat ditingkatkan, sehingga warga dapat berperan sebagai subjek pembangunan yang merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program.

Kelompok Sadar Wisata memiliki peran yang sangat esensial dalam membangun pariwisata di daerah, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar objek wisata. Arieta (2010) berpendapat bahwa komunitas pariwisata dapat memberikan solusi bersama terhadap problematika sosial, ekonomi dan lingkungan. Disisi lain, kondisi lingkungan yang dijadikan wilayah pariwisata mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi, sehingga kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi bagian yang esensial. Capra (2003) berpendapat bahwa lingkungan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui community based tourism. Melalui implementasi konsep pengembangan pariwisasta berbasis komunitas, upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi program bersama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Lebih jauh, Raharjana (2012) berpendapat bahwa implementasi konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sehingga masalah terkait dengan lingkungan dapat diselesaikan oleh masyarakat yang termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini menunjukan bahwa Kelompok Sadar Wisata dapat mendorong tercapainya keberlangsungan lingkungan. Berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut, fokus penelitian adalah bagaimana persepsi dan partisipasi Pokdarwis Desa Tunuo dalam menangani masalah sampah serta upaya mengatasi perkembangan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom rakitan.

Metodologi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara mendalam (indepth interview), Focus Group Disscussion (FGD), dan studi Dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tunuo, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ialah sebagai berikut : Desa Tunuo memiliki potensi wisata alam yakni sungai, pantai dan bahari; Desa Tunuo memiliki potensi wisata budaya yang masih asri yakni ritual adat pernikahan, tarian adat cakalele/tide-tide, dll; Desa Tunuo memiliki seni kerajinan yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai kebudayaan lokal. Meskipun memiliki potensi wisata yang beragam, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya pemahaman tentang pariwisata menyebabkan masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan, selain itu beberapa oknum masih terlibat aktivitas bom ikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menyelenggarakan program penyuluhan berupa sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menghadapi permasalahan sampah dan aktivitas bom ikan. Adapun, dalam proses pengambilan data, wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Desa Tunuo, Tokoh Masyarakat, Ketua Pokdarwis Desa Tunuo. Peneliti juga melakukan pendataan terkait dengan usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, motivasi, serta kapasitas Pokdarwis dalam menjalankan fungsi organisasi, memecahkan masalah dan merencanakan kegiatan. Selain itu, peneliti menyelenggarakan FGD dengan Pokdarwis untuk mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal berdasarkan perspektif Pokdarwis Desa Tunuo. Penelitian ini diselenggarakan dari Bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

Hasil Dan Pembahasan

Kelompok Sadar Wisata Desa Tunuo

Kelompok Sadar Wisata Desa Tunuo telah dibentuk sejak 2 Juni 2016 dan diresmikan oleh pemerintah Desa Tunuo pada tanggal 5 Oktober 2016. Kelompok Sadar Wisata Desa Tunuo (Pokdarwis Desa Tunuo) saat ini dipimpin oleh Nurmenci Pipidor, S.AP (ketua periode 2016-2020). Visi dari Pokdarwis Desa Tunuo ialah mencapai kesejahteraan sosial, kemandirian ekonomi serta keberlangsungan lingkungan melalui sektor pariwisata. Sedangkan misi dari Pokdarwis Desa Tunuo, adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pariwisata; mengimplementasikan dan mengevaluasi program pengembangan pariwisata; bersinergi dengan pemerintah desa serta pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata Desa Tunuo.

Pokdarwis Desa Tunuo memiliki lima bidang yaitu bidang  ketertiban dan keamanan; bidang kebersihan dan keindahan; bidang daya tarik dan kenangan; bidang hubungan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); serta bidang pengembangan usaha. Melalui kegiatan penelitian dan penyuluhan ini, Pokdarwis Desa Tunuo didampingi untuk membuat Logo, Cap, Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), proram kerja dan website sebagai media promosi. Adapun, partisipasi anggota Pokdarwis didominasi oleh orang dewasa, seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Prosentase Partisipasi Pokdarwis berdasarkan Usia

Usia Jumlah Orang Presentase (%)
Tua (≥43 Tahun) 3 9%
Dewasa (34-42 tahun) 26 76%
Muda (≤33) 5 15%
Total 34 100%

Tabel 1 menunjukan bahwa partisipasi orang dewasa dalam Pokdarwis Desa Tunuo lebih dominan dari pada orang tua dan anak muda. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah orang dewasa yang terlibat dalam kegiatan Pokdarwis Desa tunuo, berjumlah 26 atau 76%. Sedangkan, orang tua yang terlibat berjumlah 3 atau 9% dan anak muda yang terlibat berjumlah 5 atau 15%. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemuda dan golongan tua yang terlibat dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa minimnya partisipasi golongan tua disebabkan oleh kesibukan mencari nafkah (penghasil kopra) yang lebih diprioritaskan. Sedangkan, minimnya partisipasi pemuda disebabkan oleh pemikiran bahwa peran pemuda dominan sebagai objek bukan subjek. Hal ini sesuai dengan penelitian Gigih (2013) yang menunjukan bahwa kelompok  pemuda dalam sebuah hubungan partisipatif sering ditemukan pengistimewaan salah satu pihak. Pemuda sering menjadi pihak yang terbatasi sehingga hanya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian Herayomi (2016) juga menunjukan bahwa peran pemuda dalam pengembangan pariwisata cenderung sebagai objek bukan subjek, hal tersebut ditandai dengan tidak dilibatkannya pemuda dalam proses pengambilan keputusan, pemuda dilibatkan dalam pelaksanaan tetapi tidak dalam evaluasi. Padahal, pemuda dapat diarahkan menjadi aktor utama dalam pembangunan pariwisata yang mampu berkontribusi terhadap ketahanan sosial budaya dari berbagai aspek kemitraan, kesejahteraan, perlindungan, kemandirian, kerukunan dan nilai-nilai sosial budaya lokal (Lestari, 2016).

Tabel 2. Prosentase Partisipasi Anggota Pokdarwis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Presentase (%)
SD 11 32%
SMP/SMA 19 56%
Diploma/Sarjana 4 12%
Total 34 100%

Tabel 2 menunjukan bahwa sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Mayoritas anggota pokdarwis memiliki latarbelakang pendidikan SMP/SMA hanya 19 orang atau 56%. Sedangkan latarbelakang pendidikan SD berjumlah 11 orang atau 32%. Disisi lain, anggota dengan latarbelakang pendidikan Diploma atau Sarjana berjumlah 4 orang atau 12 %. Hasil wawancara dengan informan menunjukan bahwa beberapa faktor yang menghambat masyarakat untuk melanjutkan atau menempuh pendidikan formal yaitu minimnya pendapatan per kapita, ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan alternatif, serta minimnya keterampilan bewirausaha. Kondisi partisipasi masyarakat dalam Pokdarwis Desa Tunuo selaras dengan hasil temuan Ningsih (2015) terkait dengan faktor-faktor yang mendorong keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian.

Apabila dihubungkan dengan kondisi Desa Tunuo, minimnya pendidikan menjadi hambatan dalam pembangunan Desa Tunuo. Hal tersebut dapat dilihat  dari  data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tunuo mencatat bahwa penduduk Desa Tunuo berjumlah 938 jiwa yang terdiri dari 238 Kepala Keluarga. Dengan rentang usia 0-15 tahun berjumlah 377 atau 40%, usia 15-65 tahun berjumlah 532 jiwa atau 57% dan usia 65 ke atas berjumlah 29 jiwa atau 3% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, yang menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 19 orang atau 2%, tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 20 orang atau 2%, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 47 Orang atau 5%, tingkat  Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 16 orang atau 2% dan tingkat Diploma dan Sarjana berjumlah 14 orang atau 1%. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat di Desa Tunuo yang telah menempuh pendidikan formal hanya 116 orang atau 12% dari total penduduk. Sementara itu, 748 lainnya belum atau tidak bersekolah. Umardiono (2011) berpendapat bahwa pendidikan formal maupun informal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata sehingga masyarakat dapat berperan sebagai aktor dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pariwisata. Adapun, mayoritas masyarakat yang terlibat sebagai anggota Pokdarwis memiliki tingkat pendapatan dalam kategori sedang seperti pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Prosentase Partisipasi Anggota Pokdarwis Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan Jumlah Orang Presentase (%)
Tinggi 3 9%
(≥Rp.1.433.000)    
Sedang 19 56%
(Rp.736.000 -Rp.1.433.000)    
Rendah 11 32%
(≤Rp.736.000)    
Total 34 100%

Tabel 3 menunjukan bahwa mayoritas tingkat pendapatan per-kapita anggota Pokdarwis Desa Tunuo sangat minim. Terdapat 19 orang atau 56% anggota Pokdarwis yang memiliki tingkat pendapatan sedang, 11 orang atau 32% anggota dengan pendapatan rendah serta 3 orang atau 9% anggota yang memiliki tingkat pendapatan tinggi. Pendapatan perkapita dalam kategori sedang disebabkan oleh pekerjaan seluruh anggota pokdarwis ialah petani kelapa, yang mana pendapatan dari hasil produksi kopra tidak menentu dan dipengaruhi oleh waktu panen, luas areal perkebunan kelapa dan harga jual kopra. Apabila dibandingkan dengan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tunuo, tercatat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani kelapa berjumlah 431 orang, pedagang 5 orang, tukang bangunan berjumlah 19 orang, buruh tani berjumlah 54 orang, nelayan 20 orang. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Tunuo bekerja sebagai petani kelapa. Adapun motivasi terlibat sebagai Pokdarwis Desa Tunuo untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan, seperti pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Prosentase Partisipasi Anggota Pokdarwis Berdasarkan Motivasi

No Motivasi Jumlah Orang Presentase (%)
1 Meningkatkan perekonomian dan mengentaskan Kemiskinan 23 68%
2 Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kepariwisataan 4 12%
3 Melestarikan lingkungan dan budaya 7 21%
  Total 34 100%

Tabel 4 menunjukan bahwa mayoritas anggota Pokdarwis Desa Tunuo memiliki motivasi untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan dengan jumlah 23 atau 68%. Selain itu, anggota Pokdarwis yang memiliki motivasi untuk melestarikan lingkungan dan budaya berjumlah 7 orang atau 21%. Adapun, anggota Pokdarwis yang memiliki motivasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kepariwisatan hanya 4 orang atau 12%. Masyarakat dalam hal ini anggota Pokdarwis Desa Tunuo memandang sektor pariwisata sebagai sumber matapencaharian alternatif yang mampu meningkatkan perekonomian Desa Tunuo. Data RPJM Desa Tunuo mencatat bahwa penduduk miskin di Desa Tunuo berjumlah 56 Kepala Keluarga. Hal tersebut mendorong sekaligus memotivasikan masyarakat Desa Tunuo untuk meningkatkan perekonomian Desa melalui kepariwisataan. Satria (2009) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata berbasis ekonomi lokal mampu mengentaskan kemiskinan, hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah Desa dalam mendorong perkembangan unit-unit usaha di bidang pariwisata. Disisi lain, Kencana (2011) menunjukan adanya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian daerah sekitar objek wisata. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat tergerak untuk bergabung dalam Pokdarwis Desa Tunuo. Meskipun demikian, kapasitas menjalankan fungsi, memecahkan masalah dan merencanakan kegiatan masih dalam kategori sedang, seperti pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Kapasitas Pokdarwis Desa Tunuo dalam menjalankan Fungsi, Memecahkan Masalah dan Merencanakan Kegiatan.

No Indikator Kategori Jumlah Orang Prosentase (%)
1 Kemampuan menjalankan fungsi-fungsi Rendah 6 18%
Sedang 25 74%
Tinggi 3 9%
Total 34 100%
2 Kemampuan memecahkan masalah Rendah 9 9%
Sedang 23 68%
Tinggi 2 6%
Total 34 100%
3 Kemampuan merencanakan kegiatan Rendah 5 15%
Sedang 23 68%
Tinggi 4 12%
Total 34 100%

Tabel 5 menunjukan bahwa kapasitas Pokdarwis Desa Tunuo mampu menjalankan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab setiap bidang, mampu memecahkan pelbagai masalah yang dihadapi, serta mampu merencanakan kegiatan Pokdarwis. Hal tersebut disebabkan oleh proses pendampingan dan penyuluhan yang diselenggarakan tentang kepariwisataan. Kemampuan menjalankan fungsi masuk dalam kategori sedang karena setiap kepala bidang mampu melaksanakan program kerja dengan baik seperti halnya ketua bidang kebersihan dan keindahan yang mampu mengarahkan anggota untuk melakukan kegiatan membersihkan sampah di pantai Tunuo. Selain itu, kemampuan memecahkan masalah terutama dalam menangani potensi masalah administrasi kelompok. Pokdarwis juga mampu merancang program kerja pengembangan  objek wisata sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Disisi lain, Hasil diskusi bersama anggota Pokdrawis yang diselenggarakan melalui proses FGD, dapat diketahui beberapa masalah internal dan eksternal yang dihadapi Pokdarwis Desa Tunuo dalam pengembangan Pariwisata.

Tabel 6. Masalah internal dan Eksternal Pokdarwis Desa Tunuo

No Aspek Masalah yang dihadapi
1 Aspek Internal  
  SDM pendukung Wisata 1)      Minimnya keterampilan berbahasa asing (bahasa inggris)

2)      Minimnya keterampilan memandu wisata

3)      Minimnya pengetahuan tentang tatakelola objek wisata

  Kelembagaan Wisata Lokal 1)      Mitra kerja Pokdarwis Desa Tunuo masih terbatas pada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

2)      Belum ada fasilitas pendukung kegiatan operasional Pokdarwis berupa Personal Computer (PC), Projektor dan Printer.

2 Aspek Eksternal  
  Aksesiblitas 1)      Belum adanya jalan yang menghubungkan lokasi Objek Wisata Pantai Tunuo dengan Bakoroko dan Pantai Bailo

2)      Akses komunikasi di Desa belum optimal

  Sarana dan Prasarana 1)      Belum sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Lokasi Wisata

2)      Listrik di Desa Tunuo sering padam

  Lingkungan 1)      Adanya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom yang merusak terumbu karang di sekitar Teluk Tunuo dan Bailo
    2)      Sampah yang berserakan di sekitar Objek Wisata menjadi kotor

Sumber : Data Primer 2016

Tabel 6 menunjukan pengembangan pariwisata di Desa Tunuo tidak terlepas dari masalah internal yakni sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan, serta masalah eksternal terkait dengan aksesibilitas, sarana dan prasarana maupun lingkungan. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihadapi oleh Pokdarwis Desa Tunuo ialah minimnya keterampilan berbahasa asing (bahasa inggris), minimnya keterampilan memandu wisata, serta minimnya  pengetahuan tentang tatakelola objek wisata. Hasil FGD menunjukan bahwa beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan operasional organisasi yakni minimnya  mitra kerja Pokdarwis serta belum adanya fasilitas pendukung kegiatan operasional Pokdarwis. Masalah eksternal yang dihadapi oleh Pokdarwis terkait dengan aksesibilitas ialah belum adanya jalan yang menghubungkan satu lokasi wisata dengan lokasi wisata yang lain. Seperti halnya jalan dari Sungai Tunuo ke Pantai Tunuo, maupun jalan dari Pantai Tunuo ke Bakoroko dan Teluk Bailo. Sejauh ini, akses jalan yang telah dibangun pemerintah masih terbatas pada jalur transportasi dari jalan utama menuju Desa Tunuo. Disisi lain, akses komunikasi di Desa Tunuo belum optimal. Kendala lain ialah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang aktivitas wisata seperti kamar mandi untuk wisatawan dan tempat parkir pengunjung. Keterbatasan infrastruktur penunjang mengakibatkan wisatawan masih bergantung pada fasilitas milik warga. Disisi lain, listrik di Desa Tunuo sering padam sehingga menghambat aktivitas pariwisata maupun aktivitas masyarakat pada umumnya. Selanjutnya masalah kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hasil FGD menunjukan maraknya aktivitas membuang sampah di bibir pantai Tunuo atau sungai Desa Tunuo. Selain itu, masih ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom. Aktivitas tersebut dapat merusak terumbu karang di sekitar perairan Tunuo dan Teluk Bailo yang merupakan produk wisata unggulan Desa Tunuo. Oleh sebab itu Pokdarwis Desa Tunuo berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di Desa Tunuo dalam pengembangan pariwisata. Apabila dibandingkan dengan hasil temuan Anjani dan Muljono (2015), kondisi Desa Tunuo masih pada tahap awal pengembangan, sedangkan hasil temuannya di Desa Gunung sari menunjukan adanya pengelolaan sampah menjadi beberapa produk seni kerajinan tangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat Desa Tunuo.

Partisipasi Kelompok Sadar Wisata dalam Mengatasi Masalah Sampah dan Kerusakan Terumbu Karang Akibat Aktivitas Bom Ikan

Kegiatan pembangunan di kawasan pesisir tidak terlepas dari daya dukung lingkungan, keberlangsungan sumberdaya alam (Amanah, 2010). Hal ini menunjukan bahwa masalah sampah dan aktivitas bom ikan di Desa Tunuo, perlu mendapatkan perhatian serius. Bowling dan Barbara (2002) mengemukakan bahwa program penyuluhan dapat membentuk perubahan perilaku melalui prinsip berbagi pengetahuan, pengalaman dengan masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Zainnudin (2015) terkait dengan perilaku masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan hutan Mangrove yang menunjukan adanya perubahan perilaku untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pendampingan. Oleh sebab itu kegiatan sosialisasi dan sapta pesona pada tanggal 5 Oktober 2016 di Balai Desa. Kegiatan sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat secara khusus anggota Pokdarwis Desa Tunuo tentang pentingnya keamanan, ketertiban, kebesihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan dalam bidang pariwisata. Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang termasuk aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tunuo. Melalui kegiatan sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata, partisipan diberikan ruang untuk mendiskusikan pelbagai permasalahan dalam pembangunan Desa terkait masalah sampah dan aktivitas bom ikan. Setelah pelaksanaan sosialisasi, Pokdarwis Desa Tunuo berinisiatif untuk melakukan kerja bakti membersihkan sampah di bibir pantai Desa Tunuo. Aktivitas Pokdarwis ketika membersihkan bibir pantai dari tumpukan sampah pada tanggal 6 Oktober 2016. Kegiatan membesihkan bibir pantai yang dilaksanakan oleh Pokdarwis menjadi perhatian Pemerintah Desa Tunuo untuk mengarahkan seluruh masyarakat Desa Tunuo gotong royong membersihkan sampah di bibir pantai Tunuo pada hari Jumat, 7 Oktober 2016. Pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan terhadap program pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata mendapat respon yang positif dari Pokdarwis Desa Tunuo, seperti pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Persepsi Pokdarwis terhadap Kegiatan Sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata

Persepsi Pokdarwis Kategori Jumlah (Orang) Presentase (%)
Manfaat Program Kurang 0 0%
Cukup 11 32%
Baik 23 68%
Pelaksanaan Program Kurang 0 0%
Cukup 7 21%
Baik 27 79%

Tabel 7 menunjukan bahwa program sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata sangat bermanfaat bagi anggota Pokdarwis. Hal tersbut dapat dilihat dari penilaian anggota pokdarwis tentang manfaat program pada kategori baik berjumlah 23 orang atau 68% dan cukup berjumlah 11 orang atau 32 %. Sedangkan 27 orang atau 79% memberikan penilaian baik pada pelaksanaan program dan 7 orang atau 21% memberikan nilai cukup. Tidak ada yang memberikan nilai kurang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata dapat dikategorikan sebagai program yang bermanfaat. Selain itu, kegiatan seminar dan pelatihan tentang peningkatan kapasitas Pokdarwis Desa Tunuo juga diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2016. Kegiatan peningkatan kapasitas Pokdarwis diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Tunuo dalam memasarakan objek wisata menggunakan teknologi informasi.

Hasil kegiatan seminar dan pelatihan tentang teknik promosi dan pemasaran objek wisata menggunakan teknologi informasi (website), serta pelatihan teknik memandu wisata. Pemerintah Desa dilibatkan dalam kegiatan ini, sehingga terbuka ruang diskusi antara anggota Pokdarwis bersama masyarakat untuk membahas rencana pengembangan objek wisata Desa Tunuo serta strategi untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukan bahwa penyuluhan menjadi wadah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ankesa, et al (2016) dalam penelitiannya tentang partisipasi kelompok menangani masalah sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) menunjukan pemberdayaan masyarakat untuk mendaur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan tangan dan mengolah sampah organik menjadi pupuk. Selain itu, Berampu dan Agusta (2015) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan peluang ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya memberikan manfaat keberlangsungan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.

Partisipasi masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata Desa Tunuo tidak hanya mampu mengatasi permasalahan sampah dan aktivitas bom ikan, tetapi turut mengembangkan objek wisata lokal. Pariwisata merupakan alat pembangunan yang digunakan oleh komunitas untuk mempromosikan pembangunan pariwisata, sehingga peningkatan kapasitas komunitas (Community Capacity Building) sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan komunitas lokal dalam pariwisata menunjukan bahwa kapasitas komunitas lokal dalam hal ini sumber daya manusia dalam organisasi atau lembaga semakin ditingkatkan sehingga mampu mengelola objek wisata dan memberikan penilaian terhadap dampak pariwisata secara mandiri (Bushell & Eagle, 2007). Dalam konteks kapasitas komunitas, Fariborz (2010) mengemukakan hal-hal yang dapat diamati dari kapasitas komunitas diantaranya batasan-batasan partisipasi komunitas, struktur komunitas dan kekuatan komunitas. Batasan partisipasi komunitas meliputi aspek kurangnya informasi, minimnya pakar di bidang pariwisata, minimnya modal ekonomi, apati, minimnya kesadaran, kurangnya koordinasi bersama pemangku kepentingan, berpusatnya administrasi publik, biaya yang besar untuk berpartisipasi, dominasi elit lokal, kurangnya tenaga pelatih. Sedangkan, batasan struktur komunitas meliputi kurangnya kesadaran anggota komunitas, strategi organisasi komunitas yang bervariasi, minimnya pakar di bidang pariwisata, kebijakan pemerintah lokal yang tidak konsisten, minimnya tingkat penerimaan wisatawan, minimnya kemampuan manajemen, minimnya fasilitas pariwisata. Selain itu, batasan kekuasaan komunitas terdiri dari apati, rendahnya kesadaran komunitas, tidak ada ijin pemerintah, ketidakpercayaan pemerintah, minimnya pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan, administrasi publik yang terpusat dan dominasi elit lokal. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kapasitas komunitas merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia. Adapun, hal-hal yang penting untuk diamati dari kapasitas komunitas ialah batasan-batasan yang menghambat partisipasi komunitas yakni batasan partisipasi komunitas, struktur komunitas dan kekuasaan komunitas. Dalam konteks Desa Tunuo, batasan partisipasi yang paling dominan ialah minimnya pakar di bidang pariwisata dan minimnya modal ekonomi, kedua hal ini mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pengembangan objek wisata.

            Masih dalam konteks peningkatan kapasitas komunitas lokal, Moscardo (2008) menegaskan bahwa lemahnya kapasitas komunitas dan terbatasnya pemahaman tentang manfaat pariwisata merupakan hambatan dalam mencapai pembangunan pariwisata yang efektif di negara-negara dunia ketiga. Hunt (2005) mengemukakan beberapa hambatan dalam peningkatan kapasitas komunitas diantaranya partisipasi komunitas, keterampilan, pengetahuan dan kesadaran, tidak seimbangnya kekuasaan antara komunitas lokal dengan pemerintah, lemahnya keuangan dan sumber daya manusia. Ebbesen, et al (2004) berpendapat bahwa hambatan yang paling dominan ialah terbatasnya dukungan komunitas, mobilisasi sumber daya yang tidak efisien, kapabilitas pemipin, lemahnya keuangan dan komitmen. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pengembangan pariwisata dalam komunitas. Disisi lain, Frankish (2003) mengemukakan tiga tingkatan yang dapat digunakan untuk mengamati kapasitas komunitas yaitu tingkat organisasi, komunitas dan individu. Tingkat individu mencakup karakteristik masyarakat lokal secara individu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, tingkat organisasi yaitu karateristik organisasi dan tingkat komunitas menekankan pada jaringan dan hubungan antara individu dengan komunitas. Selain itu, Maclellan-Wright, et al (2007) mengemukakan sembilan dimensi kapasitas komunitas yang terdiri dari : partisipasi, kepemimpinan, struktur komunitas, mobilisasi sumberdaya, pendapat komunitas, jejaring, dukungan eksternal, pengetahuan dan keterampilan dan kepekaan komunitas. Adapun Sharma (2004) berpendapat bahwa kebanyakan batasan-batasan dalam pengembangan pariwisata disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya kesadaran dan terbatasnya keuangan komunitas. Batasan keuangan pada level paling bawah dalam administrasi juga meningkatkan ketergantungan terhadap pemerintah, alhasil keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan sulit tercapai. Arce (2003) yakin bahwa pengembangan pariwisata pada level komunitas memang memiliki banyak hambatan diantaranya masalah keuangan dan sumber daya manusia, kesenjangan dalam komunikasi dan perencanaan jangka panjang, serta minimnya kepakaran di bidang pariwisata pada aras komunitas. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kapasitas komunitas dapat mencapai kemandirian komunitas dalam mengembangkan pariwisata sehingga tidak bergantung pada pemerintah. Masyarakat Desa Tunuo yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata masih dalam proses menuju kemandirian, dalam proses pengambilan keputusan untuk perumusan program pengembangan pariwisata telah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan diantaranya Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Tunuo sehingga mulai timbul rasa memiliki dan tanggungjawab atas setiap aktivitas yang telah diprogramkan.

Partisipasi Pokdarwis Desa Tunuo dalam Perspektif Pariwisata Berbasis Komunitas (Community Based Tourism)

Komunitas lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata, keterlibatan komunitas dalam pembangunan objek wisata menentukan tercapainya pariwisata berkelanjutan (Cole, 2006 & Tosun, 2006). Cole (2006) berpendapat bahwa partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata terhubung dengan akses pengetahuan serta kemampuan untuk mengontrol dan mengatur sumber daya pariwisata, dengan demikian pengetahuan tentang kepariwisataan yang mumpuni dapat mendorong dan membentuk ikatan kuat pada komunitas lokal terhadap program pengembangan pariwisata. Disisi lain, Tosun (2006) berpendapat bahwa tipe ideal partisipasi komunitas dalam pariwisata adalah partisipasi spontan, artinya keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan pariwisata dilakukan secara sukarela berdasarkan gagasan dan motivasi dari komunitas itu sendiri. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi komunitas lokal menjadi optimal apabila memiliki akses pengetahuan dan kemampuan mengatur sumber daya pariwisata serta motivasi keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata dilakukan secara sukarela. Hal ini masih menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Desa Tunuo, karena keterbatasan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Sama halnya dengan kasus yang digambarkan oleh Sawerah, et al (2016) terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam pencegahan kebakaran hutan. Dengan demikian, penting untuk ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoptimalkan pembangunan.

            Keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan bagian praktik konsep pariwisata berbasis komunitas dalam merencanakan, mengembangkan dan mengelola objek wisata. Pariwisata berbasis komunitas dalam kapasitasnya mampu menyediakan keuntungan ekonomi bagi masyrakat (Wunder, 2000), demokrasi, pemberdayaan dan rasa memiliki (Sharpley & Telfer, 2002). Pariwisata berbasis komunitas mampu meningkatkan kapasitas mitigasi dampak negatif pariwisata, serta mencapai tujuan dari pengembangan pariwisata (Kruger, 2005; Stronza & Gordillo, 2008). Setiap tujuan yang dicapai melalui implementasi pariwisata berbasis masyarakat tidak terlepas dari pariwisata berkelanjutan, seperti halnya upaya untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Saarinen, 2006). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat akan memberikan peluang mencapai pariwisata berkelanjutan (Okazaki, 2008; Roberts & Tribe, 2008). Meskipun, pariwisata berbasis masyarakat tidak harus mencapai pariwisata berkelanjutan (Li, 2006; Stem,et al 2003). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan akan tercapai secara efektif apabila komunitas lokal terlibat dalam pengembangan tersebut. Melalui kegiatan penyuluhan tentang kepariwisataan di Desa Tunuo, masyarakat mulai menjadi sadar tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup yang menunjang perkembangan pariwisata lokal, sehingga dapat mencapai pariwisata yang berkelanjutan.  Hal yang sama juga digambarkan oleh Azwar (2016) bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan rehabilitasi tanaman Kakao mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam secara teknis sehingga mendukung aspek keberlanjutan.

Partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata dapat mengoptimalkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kerja untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dalam sektor pariwisata. Muluk (2007) berpendapat bahwa agregasi kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepengingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Disisi lain, Bryson ( 2007) berpendapat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan memberikan arti bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar, harus melibatkan warga. Apabila pembangunan pariwisata tidak dilandasi oleh perencanaan yang matang, berbagai hal negatif akan terjadi dan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya di kawasan objek wisata tersebut. Dalam konteks Desa Tunuo, proses perumusan perencanaan telah melibatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya agregasi kepentingan pubik. Melalui keterlibatan masyarakat secara keseluruhan, arah pengembangan pariwisata di Desa Tunuo menjadi lebih terkendali. Sama halnya dengan kasus yang digambarkan oleh Anggreany (2016) terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Replanting kelapa sawit yang menunjukan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, mampu melindungi kepentingan publik.

            Keterlibatan komunitas lokal dalam pariwisata tidak hanya membuka akses untuk memperoleh keuntungan finansial tetapi memberikan kesempatan untuk mengendalikan arah pengembangan objek wisata. Bagaimanapun juga, upaya untuk melibatkan komunitas dalam proses pengembangan objek wisata membutuhkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (Scheyvens, 2003; Wearing and McDonald, 2002; Mihalic, 2002). Scheyvens (2003) berpendapat bahwa keterlibatan komunitas lokal tidak hanya membuka jalan untuk memperoleh keuntungan material dari sektor pariwisata, tetapi memberikan kesempatan terhadap komunitas lokal berupa hak untuk berbicara dan mengambil keputusan dalam mengendalikan proses pengembangan pariwisata. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat lokal dan pemangku kepentingan yakni sektor publik dan swasta agar bekerjasama menyediakan peluang berpartisipasi. Hal ini menunjukan bahwa sektor swasta memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi komunitas lokal. Seperti halnya Wearing and McDonald (2002) mengemukakan pendapat bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi komunitas lokal dalam pariwisata dapat fasilitasi oleh sektor swasta dalam hubungannya dengan usaha jasa perjalanan wisata maupun hotel. Kerjasama antara sektor swasta dan komunitas lokal dapat membentuk peluang untuk berpartisipasi. Melalui Keterlibatan komunitas lokal dalam pariwisata bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dapat mengubah paradigma yang menyatakan bahwa pariwisata tidak menguntungkan masyarakat lokal tetapi hanya menguntungkan orang-orang tertentu (Mihalic, 2002). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama antara komunitas lokal dengan sektor publik dan sektor swasta dapat mengubah cara pandang masyarakat lokal serta menyediakan peluang untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Sejauh ini, Pokdarwis Desa Tunuo masih dalam proses membangun hubungan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, melalui hubungan kerjasama tersebut diharapkan Pokdarwis mampu menjadi pelopor pengembangan pariwisata Desa yang mandiri.

            Upaya untuk mobilisasi komunitas lokal agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pariwisata di negara berkembang, meskipun terdapat beberapa tantangan atau masalah yang menyebabkan komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Seperti halnya, Timothy (1999) berpendapat bahwa kendala-kendala berupa budaya, politik, kondisi ekonomi dan minimnya kepakaran di bidang pariwisata juga mempengaruhi keterlibatan komunitas lokal. Hambatan partisipasi komunitas lokal dalam pariwisata meliputi keterbatasan dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan dalam mengkomunikasikan arah pengembangan pariwisata terhadap komunitas lokal serta keterbatasan kelembagaan berupa struktur kekuasaan di daerah, badan legislatif, maupun sistem ekonomi. Lebih jauh, Teye, et al (2002) mengemukakan bahwa keterbatasan partisipasi komunitas lokal dalam pariwisata juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Minimnya pengetahuan tentang kepariwisataan menyebabkan komunitas lokal tidak mengetahui secara spesifik manfaat dari sektor pariwisata. Selain itu, Saufi, et al (2015) mengemukakan beberapa tantangan ketahanan partisipasi komunitas dalam pengembangan pariwisata yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu badan pengelolaan pariwisata (program dan prioritas, kebijakan, informasi pariwisata, pendidikan dan pemberdayaan komunitas lokal), penyedia sektor swasta dan infrastruktur pariwisata (investasi di industri pariwisata dan penyedia layanan wisata), persepsi terhadap dampak pariwisata (respon terhadap wisatawan, ketertarikan di sektor pariwisata, perilaku wisatawan serta dampak pariwisata). Hal ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menghambat partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata dapat berupa kapasitas badan pengelola pariwisata, tingkat pendidikan, kondisi politik dan ekonomi serta persepsi. Sejauh ini, tingkat pendidikan dan keterbatasan kapasitas badan pengelola pariwisata menjadi kendala dalam proses pengembangan pariwisata lokal. Hal yang sama juga digambarkan oleh Asnamawati (2014) bahwa sikap dan pengetahuan menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tunuo menanggapi masalah sampah dan aktivitas bom ikan ialah dengan menggerakan masyarakat untuk bergotong royong membersihkan bibir pantai serta melibatkan oknum-oknum yang telah diketahui sebagai pelaku aktivitas bom ikan dalam kegiatan pengembangan pariwisata Desa Tunuo. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) karena adanya keinginan untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. Individu yang terlibat dalam Kelompok Sadar Wisata dominan pada rentang usia 34-44 tahun dengan latarbelakang pendidikan SMP/SMA. Selain itu, rata-rata pendapatan dari anggota Pokdarwis masuk dalam kategori sedang yakni Rp.736.000 -Rp.1.433.000. Pokdarwis Desa Tunuo tergolong organisasi yang baru terbentuk, meskipun demikian proses pendampingan dan kegiatna penyuluhan tentang sadar wisata dan sapta pesona mampu meningkatkan kapasitas masayrakat dalam hal merencanakan kegiatna, memecahkan masalah dan menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan di Desa Tunuo memperoleh penilaian yang baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya memelihara kelestarian lingkungan. Dengan demikian, disarankan agar pemerintah daerah juga memberdayakan Pokdarwis yang telah terbentuk untuk mengembangkan pariwisata lokal sekaligus melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Selanjutnya, Pokdarwis disarankan untuk berkolaborasi dengan sektor swasta maupun pemerintah untuk memasarkan produk wisata lokal.

Daftar Pustaka

Amanah, S. 2010. Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jurnal Komunikasi Pembangunan. Vol 8(1): 1-19

Anggreany, S., et al. 2016. Partisipasi Petani dalam Replanting Kelapa Sawit di Provinsi Jambi. Jurnal Penyuluhan, Vol 12(1): 1-14

Anjani, F.G., dan Muljono, P. 2015. Dinamika Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Gunung Sari Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Jurnal Penyuluhan, Vol 11(1):38-48

Ankesa, H., Amanah, S., & Asngari, P. 2016. Partisipasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan dalam Penanganan Sampah di Sub DAS Cikapundung, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan, Vol 12(2): 105-113.

Arce, A. 2003. Value Contestations in Development Interventions: Community Development and Sustainable Livelihoods Approaches. Community Development Journal, Vol 38(3), 199-212.

Arieta, S. 2010. Community Based Tourism  pada Masyarakat Pesisir; Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi. Journal Dinamika Maritim Vol 2(1):71-79

Asnamawati, L., et al. 2014. Tingkat Partisipasi dalam Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup. Jurnal Penyuluhan, Vol 10(2): 131-140

Azwar, A., et al. 2016. Persepsi dan Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Tanaman Kakao di Kabupaten Siqi Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Penyuluhan, Vol 12 (2):157-167

Beeton, S. 2006. Community Development Through Tourism, Australia [AUS]: Landlinks Press.

Berampu, A., & Agusta, I. 2015. Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah. Jurnal Penyuluhan, Vol 11(2): 116-128

Bowling, C., & Barbara, B. 2002. Shaping Communities through Extension Programs. Journal of Extension, Vol 40(3).

Bryson, J. 2007. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial (terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bushell, R., & Eagle, P. 2007. Tourism and Protected Areas: Benefits Beyond Boundaries. Wallingford, UK: CAB International.

Capra, F. 2003. The Hidden Connection : Strategi Sistemik untuk Melawan Kapitalisme Baru, Jalasutra, Yogyakarta.

Cole, S. 2006. Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, Vol 14: 629-644.

Damanik, J. 2009. Isu-isu Krusial dalam Pengelolaan Desa Wisata Dewasa Ini. Jurnal Kepariwisataan Indonesia Vol 5(3):127-137

Ebbesen, L.S., et al. 2004. Issues in Measuring Health Promotion Capacity in Canada: A Multi-Province Perspective. Health Promotion International, Vol 19(1): 85-94.

Fariborz, A. 2010. Barriers to Community Capacity Building for Tourism Development Communities in Shiraz, Iran. Vol 19(3): 347-359.

Frankish, J. 2003. Conceptualisation and Measurement of Community Capacity. Canada: Applied Research and Analysis Directorate (ARAD).

Gigih .2013. Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Antropologi. Vol 3(1):1-12

Herayomi, I. 2016. Peran Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.[Tesis]. Fakultas Ilmu Pendidikan.

Hunt, j. 2005. Capacity Building in the International Development Context: Implications for Indigenous Australia. Di Unduh Pada November, 16, 2016, from caepr.anu.edu.au/sites/…/Capacity_development_paper_JHunt.pdf

Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Kencana, P. 2011. Peranan Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Provinsi DKI Jakarta : Analisis Input-Output. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.

Kruger, O. 2005. The Role of Ecotourism in Conservation: Panacea or Pandora’s Box? Biodiversity and Conservation, 14: 579-600.

Lestari, G. 2016. Partisipasi Pemuda dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DIY). Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 22(2):137-157.

Li, W. 2006. Community Decision Making, Participation in Development. Annals of Tourism Research, Vol 33(1): 132-143.

Maclellan-Wright, F, et al. 2007.  The Development of Measures of Community Capacity for Community Based Funding Programs in Canada. Health Promotion International, Vol 22(4): 299-306.

Mihalic, T. 2002. Tourism and Economic Development Issues. Clevedon: Channel View Publications.

Moscardo, G. 2008. Building Community Capacity for Tourism Development. Australia: CAB International.

Muluk, K. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-Unibraw.

Ndraha, T. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT Renika Cipta.

Ningsih, F., dan Syaf, S. 2015. Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda Pedesaan pada Kegiatan Pertanian Berkelanjutan. Jurnal Penyuluhan, Vol 11(1): 23-37

Nuring, S. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Badung Kecamatan Playen Kabuapaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1(1): 56-66

Okazaki, E. 2008. A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. Journal of Sustainable Tourism, Vol 16(5) : 511-529.

Raharjana, D.T. 2012. Membangun Pariwisata Bersama Rakyat : Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. Jurnal Kajian Pariwisata, Vol 2(3): 225-328.

Ramli, dan Alwiah. 2008. Bapongka : Studi Nilai Pendidikan Pelestarian Ekosistem Laut dan Pesisir pada Masyarakat Bajo. Journal Matsains. Vol 12(3):108-120

Roberts, S. & Tribes, J. 2008. Sustainability Indicators for Small Tourism Enterprises-An Exploratiory Perspective. Journal of Sustainable Tourism, Vol 16(5): 575-594.

Saarinen, J. 2006. Traditions of Sustainability in Tourism Studies. Annals of Tourism Research, Vol 33(4): 1121-1140.

Satria, D. 2009. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. Journal of Indonesian Applied Economics. Vol 3(1): 37-47

Saufi, A., O’Brien, D., & Wilkins, H. 2015. Inhibitors to Host Community Participation in Sustainable Tourism Development in Developing Countries. Journal of Sustainable Tourism, Vol 22(5): 801-820.

Sawerah, S., et al. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Penyuluhan, Vol 12(1): 89-102

Scheyvens, R. 2003. Local Involvement in Managing Tourism. Wallingford: CABI.

Sharma, K. 2004. Tourism and Socio-Cultural Develpment. New Delhi: Sarup and Sons.

Sharpley, R., & Telfer, D. 2002. Tourism Development, Concepts and Issues. Clevedon, UK: Channel View Publications.

Stem, C., et al. 2003. Community Participation in Ecotourism Benefits: The Links to Conservation Practices. Society and Natural Resources, Vol 16: 387-413.

Stronza, A., & Gordillo, J. 2008. Community Views of Ecotourism. Annals of Tourism Research, Vol 35 (2): 448-468.

Suriana. 2009. Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Laut Gugus Pulau Kaledupa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Thesis. Program Magister Ekonomi dan Manajemen. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Teye, V., Sirakaya, E., & Sonmez, S. 2002. Residents’ Attitudes toward Tourism Development. Annals of Tourism Research, Vol 29(3): 668-688.

Timothy, D. 1999. Participatory Planning: A View of Tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, Vol 26(2): 371-379.

Tosun, C. 2006. Expected Nature of Community Participation in Tourism Development. Tourism Management, Vol 27(3): 439-504.

Umardiono, A. 2011. Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa. Jurnal Universitas Airlangga. Vol 24(3): 192-201

Utina, R. 2012. Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo. Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia ke 21 di Mataram, Hal : 14-20.

Wearing, S., & McDonald, M. 2002. The Development of Community Based Tourism: Re-thinking the Relationship between Tour Operator and Development agens as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities. Journal of Sustainable Tourism, Vol 10(3): 191-206

Wunder, S. 2000. Ecotourism and Economic Incentrives- An Empirical Approach. Ecological Economics, Vol 32: 465-479.

 Zainudin, Z., et al. 2015. Perilaku dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penyuluhan, Vol 11(1): 91-100

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s