Yerik Afrianto Singgalen & Elly Kudubun

Politeknik Perdamaian Halmahera

Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak

Penelitian ini fokus menguraikan proses peralihan bentuk partisipasi dari tingkat individu menjadi kelompok serta proses pengorganisasian kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II menjadi pengelola Museum Trikora dan Sejarah Perang Dunia Ke II di Wawama Daruba untuk mencapai tingkatan partisipasi kekuatan publik dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik Focus Group Disscussion (FGD) digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi kelompok dalam proses pencarian maupun operasional museum mini. Teknik trianggulasi digunakan untuk memeriksa kesesuaian data hasil wawancara mendalam, data hasil observasi dengan data hasil studi dokumen milik Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II sehingga memperoleh informasi yang valid dan kredibel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebelum terbentuknya kelompok, koleksi benda peninggalan perang dunia ke II merupakan milik pribadi yang dipajang di rumah, bahkan dijual kepada pembeli besi tua atau kolektor  untuk memperoleh pendapatan. Terbentuknya kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II didorong oleh kesadaran dan komitmen untuk melindungi pusaka Pulau Morotai serta berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai. Saat penelitian ini dilakukan, kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II diorganisir Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk pemeliharaan dan pengelolaan Museum Trikora dan Sejarah Perang Dunia ke II di Wawama Daruba. Keterlibatan kelompok dalam pengawasan dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah Perang Dunia Ke II di Pulau Morotai mampu meminimalisir praktik vandalisme maupun perilaku yang berpotensi merusak lingkungan sekitar benda bersejarah. Adapun, manfaat yang diperoleh kelompok ialah kesempatan kerja sebagai pemandu wisata lokal, maupun pendapatan dari hasil memandu wisatawan yang berkunjung ke Museum.

Kata Kunci : Partisipasi, Pariwisata, Museum, Morotai, Perang Dunia ke II;

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap program pengembangan yang dirancang serta mampu mengendalikan arah kebijakan pengembangan. Damanik (2009) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia banyak difasilitasi oleh negara, sedangkan masyarakat cenderung pasif akibatnya inovasi yang disponsori oleh negara menghadapi sejumlah persoalan krusial. Berdasarkan hal tersebut, Raharjana (2012) berpendapat bahwa masyarakat berperan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata terutama dalam mengendalikan arah pengembangan pariwisata sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari atkvitas wisata. Selain itu, keterlibatan pemerintah dan swasta sebatas memfasilitasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan objek wisata. Keterlibatan warga dalam pengembangan objek wisata menjadi penting karena warga yang lebih memahami potensi wilayahnya. Disisi lain, keterlibatan warga dalam pengembangan pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh selaras dengan kebutuhan dan keuntungan warga setempat. Adapun partisipasi masyarakat bukan semata menguatkan kapasitas masyarakat lokal, tetapi meningkatkan pemberdayaan warga dalam pembangunan secara bersama. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengembangan merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan (Adiyoso, 2009). Meskipun demikian, Urmila, dkk (2013) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan sering diabaikan, sehingga peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata terlihat dominan. Padahal, Wearing & Donald (2002) menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan dengan sistem pemerintahan demokrasi, karena manfaat dari partisipasi masyarakat dapat : memperluas basis pengetahuan dan representasi; membantu terbangunnya transprantasi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para pemangku kepentingan; meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal; mendorong kepemilikian lokal, komitmen dan akuntabilitas; membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial (Suriana,2009). Selain itu, Nuring (2013) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat mengatasi permasalahan ketimpangan karena kesenjangan antara masyarakat lokal dengan pemangku kepentingan.             Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat mencakup seluruh tahapan dalam pembangunan. Huraerah (2008) mengemukakan lima bentuk partisipasi yaitu partisipasi buah pikiran yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat, partisipasi tenaga yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan perbaikan pembangunan desa maupun pertolongan bagi orang lain, partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan pembangunan berupa uang, partisipasi keterampilan dan kemahiran untuk mendorong bentuk usaha atau industri, serta partisipasi sosial sebagai tanda keguyuban. Sementara itu, Ndraha (1999) mengklasifikasikan enam bentuk partisipasi yaitu : partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial; partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi (menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya; partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan; partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga penilaian hasil kinerja.

Terdapat perkembangan dalam studi-studi tentang tatakelola destinasi dan partisipasi komunitas, beberapa peneliti mulai menyadari bahwa komunitas lokal tidak hanya dipengaruhi oleh pariwisata tetapi juga bereaksi terhadap pariwisata (Arce, 2003; Beeton 2006; English & Lee, 2003; Richards & Hall, 2000, Telfer, 2000). Sebagai refleksi terhadap komunitas, kedudukan dan kekuasaan menempati posisi penting (Brohman, 1996) sama halnya dengan persepsi masyarakat lokal terhadap pariwisata (Pearce, dkk, 1996). Apabila komunitas lokal tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maka tidak akan tercapai keberlanjutan (Bianchi, 2003). Hal ini menunjukan bahwa partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan bagian yang sangat esensial dalam mencapai pariwisata berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Upaya untuk mobilisasi komunitas lokal agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pariwisata di negara berkembang, meskipun terdapat beberapa tantangan atau masalah yang menyebabkan komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Seperti halnya, Timothy (1999) berpendapat bahwa kendala-kendala berupa budaya, politik, kondisi ekonomi dan minimnya kepakaran di bidang pariwisata juga mempengaruhi keterlibatan komunitas lokal. Hambatan partisipasi komunitas lokal dalam pariwisata meliputi keterbatasan dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan dalam mengkomunikasikan arah pengembangan pariwisata terhadap komunitas lokal serta keterbatasan kelembagaan berupa struktur kekuasaan di daerah, badan legislatif, maupun sistem ekonomi. Lebih jauh, Teye, dkk (2002) mengemukakan bahwa keterbatasan partisipasi komunitas lokal dalam pariwisata juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Minimnya pengetahuan tentang kepariwisataan menyebabkan komunitas lokal tidak mengetahui secara spesifik manfaat dari sektor pariwisata. Selain itu, Saufi, dkk (2015) mengemukakan beberapa tantangan ketahanan partisipasi komunitas dalam pengembangan pariwisata yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu badan pengelolaan pariwisata (program dan prioritas, kebijakan, informasi pariwisata, pendidikan dan pemberdayaan komunitas lokal), penyedia sektor swasta dan infrastruktur pariwisata (investasi di industri pariwisata dan penyedia layanan wisata), persepsi terhadap dampak pariwisata (respon terhadap wisatawan, ketertarikan di sektor pariwisata, perilaku wisatawan serta dampak pariwisata). Hal ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menghambat partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata dapat berupa kapasitas badan pengelola pariwisata, tingkat pendidikan, kondisi politik dan ekonomi serta persepsi.

Pariwisata merupakan alat pembangunan yang digunakan oleh komunitas untuk mempromosikan pembangunan pariwisata, sehingga peningkatan kapasitas komunitas (Community Capacity Building) sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan komunitas lokal dalam pariwisata menunjukan bahwa kapasitas komunitas lokal dalam hal ini sumber daya manusia dalam organisasi atau lembaga semakin ditingkatkan sehingga mampu mengelola objek wisata dan memberikan penilaian terhadap dampak pariwisata secara mandiri (Bushell & Eagle, 2007). Dalam konteks kapasitas komunitas, Fariborz (2010) mengemukakan hal-hal yang dapat diamati dari kapasitas komunitas diantaranya batasan-batasan partisipasi komunitas, struktur komunitas dan kekuatan komunitas. Batasan partisipasi komunitas meliputi aspek kurangnya informasi, minimnya pakar dibidang pariwisata, minimnya modal ekonomi, apati, minimnya kesadaran, kurangnya koordinasi bersama pemangku kepentingan, berpusatnya administrasi publik, biaya yang besar untuk berpartisipasi, dominasi elit lokal, kurangnya tenaga pelatih. Sedangkan, batasan struktur komunitas meliputi kurangnya kesadaran anggota komunitas, strategi organisasi komunitas yang bervariasi, minimnya pakar di bidang pariwisata, kebijakan pemerintah lokal yang tidak konsisten, minimnya tingkat penerimaan wisatawan, minimnya kemampuan manajemen, minimnya fasilitas pariwisata. Selain itu, batasan kekuasaan komunitas terdiri dari apati, rendahnya kesadaran komunitas, tidak ada ijin pemerintah, ketidakpercayaan pemerintah, minimnya pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan, administrasi publik yang terpusat dan dominasi elit lokal. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kapasitas komunitas merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia. Adapun, hal-hal yang penting untuk diamati dari kapasitas komunitas ialah batasan-batasan yang menghambat partisipasi komunitas yakni batasan partisipasi komunitas, struktur komunitas dan kekuasaan komunitas.

            Masih dalam konteks peningkatan kapasitas komunitas lokal, Moscardo (2008) menegaskan bahwa lemahnya kapasitas komunitas dan terbatasnya pemahaman tentang manfaat pariwisata merupakan hambatan dalam mencapai pembangunan pariwisata yang efektif di negara-negara dunia ketiga. Hunt (2005) mengemukakan beberapa hambatan dalam peningkatan kapasitas komunitas diantaranya partisipasi komunitas, keterampilan, pengetahuan dan kesadaran, tidak seimbangnya kekuasaan antara komunitas lokal dengan pemerintah, lemahnya keuangan dan sumber daya manusia. Ebbesen, dkk (2004) berpendapat bahwa hambatan yang paling dominan ialah terbatasnya dukungan komunitas, mobilisasi sumber daya yang tidak efisien, kapabilitas pemipin, lemahnya keuangan dan komitmen. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pengembangan pariwisata dalam komunitas. Disisi lain, Frankish (2003) mengemukakan tiga tingkatan yang dapat digunakan untuk mengamati kapasitas komunitas yaitu tingkat organisasi, komunitas dan individu. Tingkat individu mencakup karakteristik masyarakat lokal secara individu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, tingkat organisasi yaitu karateristik organisasi dan tingkat komunitas menekankan pada jaringan dan hubungan antara individu dengan komunitas. Selain itu, Wright, dkk (2007) mengemukakan sembilan dimensi kapasitas komunitas yang terdiri dari : partisipasi, kepemimpinan, struktur komunitas, mobilisasi sumberdaya, pendapat komunitas, jejaring, dukungan eksternal, pengetahuan dan keterampilan dan kepekaan komunitas. Adapun Sharma (2004) berpendapat bahwa kebanyakan batasan-batasan dalam pengembangan pariwisata disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya kesadaran dan terbatasnya keuangan komunitas. Batasan keuangan pada level paling bawah dalam administrasi juga meningkatkan ketergantungan terhadap pemerintah, alhasil keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan sulit tercapai. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kapasitas komunitas dapat meningkatkan kemandirian komunitas sehingga tidak bergantung pada pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II di Pulau Morotai. Penelitian ini fokus menguraikan proses peralihan bentuk partisipasi dari tingkat individu (Koleksi Individu) menjadi kelompok (Koleksi Kelompok) serta proses pengorganisasian kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II menjadi pengelola Museum Trikora dan Sejarah Perang Dunia Ke II di Wawama Daruba untuk mencapai tingkatan partisipasi kekuatan publik dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan kunci dengan identitas sebagai berikut : Muhlis Aramin (Totodoku, 29 Juni 1976), Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan; Mah’ruf Marjan (Wowemo,10 Oktober 1976), Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan; Abd. Haris Ismail (Totodoku, 20 April 1978), Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan; Abd. Hair Sarambae (Totodoku, 16 Agustus 1972), Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan; Ishak Kotu (Totodoku, 11 Januari 1981), Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan; Ishak Talib (Makian, 18 Juni 1978), Desa Darame, Kec. Morotai Selatan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik Focus Group Disscussion (FGD) untuk bersama-sama mengidentifikasi kendala yang dihadapi kelompok dalam menjalankan museum mini. Peneliti menggunakan teknik trianggulasi untuk memeriksa kesesuaian data hasil wawancara mendalam, data hasil observasi dengan data hasil studi dokumen milik Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II untuk memperoleh informasi yang valid.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Sejarah Perang Dunia Ke II di Pulau Morotai

Penduduk asli Morotai dikenal sebagai suku Moro sehingga Pulau Morotai disebut sebagai Bumi Moro. Pulau Morotai terletak di sebelah utara Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Pulau Morotai memiliki luas wilayah 2.47.94 Km dan berbatasan dengan samudera pasifik, Laut Halmahera, Selat Morotai dan Laut Sulawesi. Pada tanggal 15 September 1944-Agustus 1945 terjadi perang pasifik, berawal dari pendaratan angkatan perang Amerika Serikat dan Australia di ujung barat daya Morotai. Pulau Morotai dibutuhkan sekutu sebagai pangkalan untuk mendukung pembebasan Filipina saat itu.

Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon dan Halmahera berhasil diduduki Jepang. Ternate dikuasi tanggal 7 April 1942. Jepang menguasai Morotai pada awal tahun 1942 selama operasi militer di Hindia Belanda. Pada bulan Mei tahun 1944, Divisi 32 angkatan bersenjata kekaisaran Jepang mendarat di Halmahera dan menguasai 6 landasan terbangnya. Awalnya, dua batalyon dari resimen infantri 211 divisi 32 (32nd division’s 211th infantry regiment) dikerahkan ke Morotai untuk memangun sebuah landasan terbang di dataran Daroeba. Namun, ditarik kembali dan pembangunan dibatalkan karena masalah drainase. Pada saat itu, intelejen sekutu mendeteksi kelemahan Jepang di Halmahera dan Morotai sehingga pada bulan Juli 1944, Jenderal Douglas MacArthur memilih Morotai sebagai lokasi untuk fasilitas-fasilitas pangkalan udara dan laut sebagai penunjang pembebasan Mindanao. Setelah penarikan divisi 32 prajurit jepang yang tersisa berkisar 500 prajurit. Tidak lama setelah itu, 2nd provinsional raiding unit secara bertahap tiba di Morotai antara 12-19 Juli 1944 untuk menggantikan divisi 32. Satuan 2nd provinsional raiding unit terdiri atas 4 kompi yang diawaki oleh prajurit formosa dan dipimpin oleh Mayor Takenabu Kawashima. Pada saat itu, satuan disebarkan ke barat daya pulau untuk membangun pos-pos jaga di sepanjang pesisir morotai. Pos jaga terbesar terletak di ujung timur laut tanjung Sopi.

Pada tanggal 4 Agustus 1944, Mayor Jenderal Charles P. Hall mendirikan pasukan tradewind task force yang terdiri atas 40.105 prajurit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (US Army) dan 16.915 Angkatan Udara Amerika Serikat (USAAF, Unites States Army Air Forces) serta personel dari angkatan udara Australia (RAAF, Royal Australian Air Forces). Pasukan tradewind task force sepenuhnya dibawah komando angkatan bersenjata Amerika Serikat ke 6 (United States Sixth Army); unsur tempur utamanya adalah kantor pusat kompi XI (XI Corps), divisi infantri 32. Unit-unit tersebut didukung oleh ahli-ahli atau insinyur dan sejumlah besar pasukan anti serangan udara. Dalam tradewind task foce, dilibatkan sejumlah besar unit konstruksi dan komunikasi yang bertugas menjadikan Pulau Morotai pangkalan utama. Divisi infantri 6 (6th infantry division) ditunjuk sebagai pasukan cadangan namun tetap berdiam di Niewu Guinea (Irian). Jenderal MacArthur mendampingi pasukan tersebut dari kapal USS Nashville namun tidak memimpin operasi tersebut secara langsung. Satuan tugas tradewind mulai lakukan invasi terhadap beberapa pangkalan di barat laut irian barat, lalu melakukan latihan-latihan pendaratan di Aitape dan Pulau Wakde di awal bulan September. Konvoi tersebut bergabung di Teluk Maffin pada 11 September dan diberangkatkan ke Morotai pada keesokan harinya. Pelayaran berjalan lancar hingga tiba di Morotai pada tanggal 15 September tanpa diketahui pihak Jepang.

Pada tanggal 15 September pukul 06.30 pagi. Morotai dibombardir sekutu selama 2 jam. Pemboman ini menyebabkan terbakarnya beberapa kampung penduduk serta jatuhnya korban dari pihak Jepang. Gelombang pertama pasukan amerika mendarat di Morotai pada pukul 08.30 dan dengan cepat menyebar ke pedalaman sehingga tidak mendapat perlawanan Jepang. Kemudian, pada malam hari pesawat 7th air division yang berpangkalan di Seram dan Sulawesi memulai serangkaian serangan udara atas Morotai. Kendala sekutu saat itu ialah kondisi pesisir pantai yang berlumpur serta berkarang sehingga sulit ditempuh perahu amphibi. Pada tanggal 16 September titik pendaratan utama sekutu dipindahkan ke pesisir selatan Morotai. Tentara jepang yang tersisa masih mencoba merebut kembali wilayah mereka, tetapi jumlahnya tidak sepadan dengan tentara sekutu. Korgan di pihak Amerika selama okupasi awal di Morotai, tercatat 38 orang meninggal, 85 orang terluka dan 1 orang hilang. Korban dari pihak Jepang tercatat lebih dari 300 orang meninggal dan 13 orang ditangkap. Pihak sekutu juga mengalami beberapa kerugian dimana kapal pengawal-perusak USS Sheltton ditenggelamkan oleh kapal selam RO-41 Jepang pada 3 Oktober.

Sejak tanggal 15 September 1944, sekutu membangun landasan pesawat terbang untuk pendaratan (invasi) selamat 45 hari, termasuk akomodasi dan penyediaan fasilitas untuk 60.000 personel angkatan udara dan darat, rumah sakit dengan 1900 tempat tidur, gudang bahan bakar yang besar dan instalasi bongkar pasang serta fasiltias dok kapal. Tradewind task force melibatkan 7000 prajurit insinyur yang 94% diantaranya adlaha orang Amerika sedangkan sisanya adalah orang Australia. Pekerjaan pembangunan landasan baru dinamakan Wama Drome (5000 Km), dan pada tanggal 4 Oktober, landasan pacu Wama Drome sudah bisa digunakan.

Koleksi Individu: Sebelum terbentuknya Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II Pulau Morotai

Perang Dunia ke II sangat bermakna bagi penduduk Pulau Morotai, terutama mereka yang menjadi saksi sejarah dan terlibat dalam perjuangan. Kisah perjuangan sekutu melawan tentara jepang diceritakan secara turun temurun. Hal ini menjadi penggerak bagi Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso untuk mencari benda-benda peninggalan sejarah perang dunia ke II di Pulau Morotai.

Muhlis Aramin mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II sejak usia 10 tahun (19 Juni 1975). Saat itu, beliau mengikuti jejak orang tua angkat yang bernama Daiyan Habib (ayah tiri-mantan pejuang 1945) dan Masibueke (ibu kandung) yang mencari benda peninggalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kondisi pada tahun 1985 banyak pengusaha besi yang mencari dan membeli besi dari masyarakat di Pulau Morotai. Jauh sebelum itu, sekitar tahun 1970-an aktivitas jual-beli besi peninggalan perang dunia ke II telah berlangsung. Seperti halnya, Kajojo (1970-an), Krakatau Steel (1980-an), dan Herlina (1990-an) yang dikenal sebagai pembeli besi di Pulau Morotai. Pada tahun 2000-an Muhlis Aramin mulai kesulitan untuk mencari benda peninggalan perang dunia ke II karena banyak yang telah habis diambil dan dijual masyarakat lokal. Pada saat itu, Muhlis Aramin bekerja sebagai petani kelapa di Desa Totodoku. Sambil memenuhi kebutuhan keluarga, ayah dari Rukaiya, Alharid, Urfa, Taslim serta suami dari Aini Arsyad juga menekuni aktivitas mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Pada saat itu, aktivitas pencarian benda peninggalan perang dunia ke II masih di sekitar Desa Totodoku, seiring perkembangannya wilayah pencarian diperluas ke wilayah Landasan Pitu (Wilayah Gotalamo).

Benda peninggalan perang dunia ke II di sekitar Desa Totodoku yang ditemukan ialah : Kalung nama pejuang, botol Cocacola (1941), selongsong peluru, granat, tempat minum, piring makan, sendok dan garpu, uang koin, batu listrik, dan sebagainya. Untuk mendapatkan benda peninggalan perang dunia ke II, Muhlis Aramin mencari tahu informasi keberadaan pos penjagaan sekutu dari saksi mata perang dunia ke II yakni  Eja Joronga, Noni Ube, Hamid Sarambae, Noho Deto, Halim Kurung, Maulana Rorano, Sabil Kotu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Muhlis Aramin menuju lokasi pencarian yang baru seperti wilayah Gotalamo. Adapun, benda-benda yang ditemukan di Wilayah Gotalamo ialah botol minuman, Piring batu, botol bedak, senjata, kapak, dan sebagainya. Proses pencarian benda peninggalan perang dunia ke II dilakukan bersama dengan warga Totodoku yakni Udin Rorano, Hatam Kotu, Hamid Arsiyad, Faruk Arsiyad, Jailan Aramin, Arfad Rorano, Uci Tenang, dan lain-lain.

Pencarian benda peninggalan perang dunia ke II terus berlangsung hingga di wilayah Tanjung Dehegila. Perluasan wilayah pencarian hingga ke Tanjung Dehegila didorong oleh informasi dari orang tua Hamid Sarambae dan Hamid Arsiyad. Pada tahun 2002 sampai tahun 2006 proses pencarian tetap berlangsung tapi belum memiliki tujuan untuk mendirikan museum. Hubungan sosial antara pencari benda perang dunia ke II sangat erat layaknya keluarga. Hal ini terlihat dari dukungan tenaga diberikan kepada salah satu keluarga anggota kelompok (ayah dari Muhlis Eso yang bernama Mahmud Eso) yang berduka. Bentuk dukungan tersebut terjewantahkan dalam inisiatif untuk bekerja secara sukarela menyelesaikan proses produksi kopra dan hasil penjualan kopra tersebut diberikan sepenuhnya kepada keluarga yang berduka. Kekerabatan seperti keluarga, membuat aktivitas pencarian benda peninggalan perang dunia ke II menjadi wadah untuk mempererat hubungan sosial antar individu.

Selain Muhlis Aramin, terdapat anggota lain seperti Abdul Hair Sarambae yang mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II sejak tahun 2014. Abdul Hair Sarambae lahir di Desa Totodoku (sekarang telah menjadi Desa Joubela) pada tanggal 16 Agustus 1973. Berdasarkan pengalaman Abdul Hair Sarambae, lokasi pencarian awal hanya di sekitar wilayah Totodoku kemudian diperluas ke wilayah Lobang Kuningan (Lokasi belakang bandara Leo Wattimena). Proses pencarian dilakukan selama dua tahun. Adapun, benda yang ditemukan berupa peluru, kalung, tempat air minum, piring, dan sebagainya. Abdul Hair Sarumbae memiliki dua orang istri, istri pertama bernama Saifah Kurung kemudian istri kedua bernama Sumarni Kotu. Abdul Hair Sarambae merupakan ayah dari Sukmawati, Sukmiyanti, Sabri dan Samin. Abdul Hair Sarambae memiliki pekerjaan sebagai petani kelapa, di saat yang bersamaan Abdul Hair Sarambae juga mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Awalnya, motivasi mencari peninggalan perang dunia ke II sebatas menjual benda tersebut kepada pembeli besi tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Motivasi tersebut berubah ketika mendengar informasi terkait pemekaran Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga, inisiatif untuk mengumpulkan benda-benda perang dunia ke II tidak lagi untuk dijual melainkan dikumpulkan untuk dibentuk museum mini. Adul Hair Sarumbae berpendapat bahwa dengan mengumpulkan benda-benda peninggalan perang dunia ke II dan membentuk museum mini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dan memberikan insentif untuk menunjang kebutuhan hidup setiap hari.

Disisi lain, Mahruf Marjan juga memiliki inisiatif untuk mencari mengumpulkan dan membuat museum mini. Mahruf Marjan mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II sejak usia 37 tahun (tidak ingat tanggal, tahun 1969). Sejak tahun 2004, Mahruf Marjan mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II di sekitar Desa Joubela, sesudah itu wilayah pencarian diperluas ke Lobang Kuningan di belakang area bandara Leo Wattimena (Pitu Strep). Benda-benda yang telah ditemukan ialah simbol kenegaraan, selongsong, doctek (mata rantai khusus tentara), botol Coca-Cola (1941), dan sebagainya. Mahruf Marjan menikah dengan Mahida Kurung dan  dikaruniai tujuh orang anak yaitu Masjun Marjan, Iskandar, Nasrun, Shamsul, Rivaldi, Safitri, dan Ardilan. Sejak masa kanak-kanak, Mahruf Marjan berdomisili di Desa Wewemo, kemudian saat menikah Mahruf Marjan berpindah domisili ke Desa Tolonuo. Setelah tahun 1999, Mahruf Marjan kembali ke Morotai dan kembali mencari benda peninggalan perang dunia ke II hingga tahun 2004. Pada saat itu, pembeli besi mulai beraktivitas di Desa Joubela sehingga Mahfruf Marjan tertarik mencari benda peninggalan perang dunia ke II dan menjualnya ke pembeli tersebut.

Kondisi saat itu menunjukan bahwa Mahruf Marjan membutuhkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selain dari pekerjaan sebagai penyedia jasa panjat kelapa. Aktivitas mencari benda peninggalan perang dunia ke II ketika itu menjadi bahan cemohan warga karena dinilai tidak memiliki prospek yang baik dan jelas. Hal tersebut menjadi tantangan hidup sosial bermasyarakat Mahruf Marjan. Salah satu masalah sosial yang dihadapi ialah adanya cemohan dari Masyarakat karena Mahruf Marjan dinilai mengabaikan kondisi ekonomi keluarga dan lebih mementingkan aktivitas mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Meskipun demikian, Mahruf Marjan tidak berputus asa untuk terus mencari benda peninggalan bersama dengan anggota lainnya seperti Abdul Haris Ismail, Abdul Hair Sarambae, Basri Aramin, hamir Arsad, Arfudin Rorano, dan lain-lain. Alasan Mahruf mempertahankan dan terus memotivasikan diri untuk mencari benda peninggalan perang dunia ke II,  karena harga kopra dinilai sangat rendah dan satu-satunya matapencaharian yang menjanjikan ialah menjual besi. Menurutnya, pada tahun 2004 harga besi berjumlah Rp.4000/Kg sedangkan kopra berjumlah Rp.4000/Kg. Sementara itu, pekerjaan sebagai penyedia jasa panjat kelapa lebih sulit dibandingkan mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahruf Marjan mengambil keputusan untuk mencari benda peninggalan perang dunia ke II.

Selain Mahruf Marjan, Abdul Haris Ismail juga memiliki pengalaman dalam aktivitas pencarian benda peninggalan perang dunia ke II. Abdul Haris Ismail lahir di Desa Totodoku pada tanggal 20 April tahun  1978 yang mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II sejak usia 10 tahun (koin-koin peninggalan perang dunia ke II sebagai mainan yang disebut “kelereng amerika”). Pada tahun 1980-an, banyak peninggalan perang dunia ke II berupa mobil tank, amphibi, pesawat, dan sebagainya. Akan tetapi, benda-benda tersebut telah diangkat oleh perusahaan Kajojo dan perusahaan Krakatau Steel. Masyarakat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari benda peninggalan perang dunia ke II kemudian dijual ke pembeli besi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beberapa lahan perkebunan dibakar untuk memudahkan proses pencarian benda peninggalan perang dunia ke II yang telah tertimbun tanah. Lokasi awal pencarian di sekitar Desa Joubela kemudian bergeser ke Transmeter dekat Aer Kaca, kemudian ke Cocububu dekat Daeo, setelah itu ke Djuanga-Pandanga, Wawama, Desa Muhajirin dan Darame (MTQ). Berdasarkan latarbelakang Abdul Haris Ismail, pada tahun 1994-1996 Abdul Haris Ismail bekerja di Perusahaan Pisang Galela setelah itu Abdul Haris Ismail bekerja sebagai buruh  bangunan hingga tahun 1999. Pada tahun 2000, Abdul Haris Ismail menikah dengan Yati Eso dan dikaruniai tiga orang anak Arsey Ismail (2000), Aulisa Ismail (2006), Inaya Ismail (2008), Hafijah Ismail (2014). Selain itu, pada tahun 2003, Abdul Haris Ismail pernah bekerja di Perusahaan Kayu, Pulau Bacan. Pada tahun 2005, Abdul Haris Ismail kembali ke Pulau Morotai dan membuka usaha mandiri (warung/kios). Usaha tersebut diserahkan ke istri untuk dikembangkan sementara itu Abdul Haris Ismail mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Setelah Morotai dimekarkan sebagai Kabupaten Baru, Abdul Haris Ismail termotivasi untuk melindungi pusaka Pulau Morotai. Sehingga, benda-benda peninggalan perang dunia ke II yang ditemukan tidak akan dijual lagi.

Ishak Kotu mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II sejak usia 10 tahun. Ishak Kotu lahir di Totodoku pada tanggal 11 Januari 1981 (sekarang ini menjadi Joubela). Awalnya, tujuan untuk mencari benda perang dunia ke II hanya sebatas menjadikan benda tersebut sebagai mainan. Ishak Kotu memiliki orang tua yang telah menekuni aktivitas pencarian benda peninggalan perang dunia Ke II sejak dahulu. Ayah dari dari Ishak Kotu bernama Sabil Kotu (saksi sejarah Perang Dunia ke II) dan Ibu dari Ishak Kotu bernama Ina Aswad (Alm). Sejak Sekolah Dasar (SD) Ishak Kotu telah mengikuti orang tua dan teman sebaya untuk mencari benda peninggalan perang dunia di sekitar Totodoku. Lokasi awal pencarian di lokasi Transmeter kemudian bergeser ke lokasi belakang joubela di kebun Cao. Benda-benda yang ditemukan ialah selongsong, gelang, simbol kepangkatan militer, aksesoris, kalung, dan sebagainya. Benda-benda tersebut disimpan di tempat tinggal sebagai koleksi. kemudian pada tahun 2004, Ishak Kotu bekerja di perusahaan nikel, Buli. Kemudian, pada tahun 2007 sampai 2008 bekerja di PT. Mohtra Agung Persada (Perusahaan kayu). Setelah itu, tahun 2009 kembali ke Morotai dan bergabung dengan Kelompok. Ishak Kotu menikah tahun 2014 dengan Rusmina Huseke dan dikaruinai seorang anak laki-laki Alfatir Ishak.

Ishak Thalib mulai mencari benda peninggalan perang dunia ke II sejak usia 34 Tahun. Ishak Thalib merupakan warga suku Makean (18 Juni 1976) yang berpindah ke Pulau Morotai karena istri beliau Suryani Muhusi Ajmain ditugaskan untuk mengajar di Sekolah Dasar Instruksi Presiden Daruba. Ayah dari Muhamad Akmal, Satriani, Nurul Qiran mulai bergabung dengan Muhlis Eso untuk mulai bekerja mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Lokasi awal pencarian di sekitar MTQ setelah itu diperluas ke lokasi Desa Wawama. Setelah menyelesaikan pencarian di sekitar Lokasi Desa Wawama, dilanjutkan pencarian ke wilayah Bandara Leo Wattimena (Pitu Strip). Benda-benda yang ditemukan saat pencarian ialah selongsong peluru, botol minum, dan sebagainya. Tujuan awal mencari benda peninggalan perang dunia ialah untuk dijual sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu, Ishak Thalib belum memilki pekerjaan sehingga memiliki waktu luang untuk beraktivitas mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Aktivitas mencari benda peninggalan perang dunia Ke II mempertemukan Ishak Thalib dengan Muhlis Aramin, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan. Perlakuan layaknya keluarga membuat Ishak Thalib merasa nyaman untuk bekerjasama dengan Muhlis Aramin, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan hingga terbentuknya kelompok.

Koleksi Individu menjadi Koleksi Kelompok : Proses terbentuknya Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II Pulau Morotai

Pada tahun 2007 informasi pemekaran Kabupaten Pulau Morotai telah beredar, tujuan mencari benda peninggalan perang dunia ke II pun mengalami perubahan. Sebagai respon terhadap informasi pemekaran, Muhlis Aramin, Udin Rorano, Haidir Arsiyad, Hamid Arsiyad, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan melakukan pencarian di lokasi Gosora wilayah Totodoku. Pada saat istirahat makan bersama, terjadi diskusi terkait dengan persiapan pemekaran Kabupaten Pulau Morotai. Abdul Haris Ismail memberikan saran untuk memajang hasil pencaraian benda peninggalan perang dunia ke II agar dipamerkan dalam museum mini. Hasil perbincangan tersebut kemudian ditanggapi serius oleh Muhlis Aramin untuk ditindaklanjuti dengan diadakanya pertemuan di kediaman Muhlis Eso yang berlokasi di Daruba. Pada pertemuan itu, Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso membicarakan upaya untuk menggabungkan hasil pencarian benda peninggalan perang dunia ke II, membentuk kelompok, membangun museum mini, serta sumber anggaran.

Pada Bulan Mei 2008, Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso membentuk sebuah kelompok untuk mencari sumber dana dan membangun museum mini. Kendala yang dihadapi ialah tidak ada sumber dana sehingga solusi yang disepakati bersama ialah setiap anggota kelompok menyediakan jasa produksi kopra yang mana upah dari pekerjaan tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan berupa paku dan atap bangunan (seng). Setelah itu, diadakan pertemuan untuk membahas dinding bangunan, kendala yang sama dihadapi ialah sumber dana atau anggaran untuk membuat dinding museum mini. Maka, kesepakatan bersama ialah mengambil bahan dari pohon sagu (batang rumbia) yang terletak di sekitar bandara Pitu (Saat nama bandara telah diganti menjadi Leo Wattimena) untuk dibawa ke lokasi pembangunan museum mini di Daruba (sekitar 2 Km). Akibat keterbatasan sumber dana, maka setiap anggota kelompok membawa batang pohon tersebut dengan cara dipikul. Aktivitas berlangsung dari pagi hari pukul 08.00 Wit hingga 21.00 Wit selama tiga hari. Setelah semua bahan terkumpul, Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso membangun museum mini tersebut secara sukarela. Proses pembangunan membutuhkan waktu satu bulan. Kendala dalam proses pembangunan museum mini ialah keterbatasan finansial dan jarak yang jauh dari tempat tinggal anggota kelompok dengan lokasi pembangunan museum. Berbekal semangat dan motivasi untuk mendirikan museum mini, Muhlis Aramin, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan menempuh perjalanan sepanjang 10 Km menuju ke Daruba (lokasi pembangunan) dengan berjalan kaki.

Pada bulan Juni tahun 2008 museum mini telah selesai dibangun. Benda peninggalan perang dunia ke II milik Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso diangkut menggunakan transportasi roda dua (ojek) kemudian dikumpulkan dan dipajang di Museum Mini tersebut. Anggota kelompok memperoleh uang transportasi dengan bekerja sebagai buruh panjat kelapa milik Haji Guru Rorano di Desa Totodoku. Untuk proses tata ruang museum mini, membutuhkan waktu satu minggu terkait dengan proses pembersihan dan pembuatan tempat pajangan. Setelah selesai, Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso berdiskusi untuk membentuk struktur organisasi dan menentukan nama museum tersebut. Kesepakatan yang diambil saat itu ialah nama bangunan museum mini ialah Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II. Adapun, struktur organisasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena terjadi perdebatan internal kelompok. Saat yang mencalonkan diri sebagai ketua ialah Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail dan Muhlis Eso. Keputusan awal yang menjadi ketua ialah Abdul Haris Ismail tetapi karena adanya persoalan terkait transportasi dan jarak tempat berkisar 10 Km dari Totodoku menuju Daruba serta pertimbangan akses komunikasi dengan Pemerintah Daerah maka posisi sebagai ketua kelompok dialihkan ke Muhlis Eso yang tinggal di Daruba untuk memudahkan komunikasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Setelah terbentuknya kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II, Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso bersepakat untuk melakukan pencarian benda peninggalan perang dunia ke II untuk dipajang di museum. Petunjuk pencarian benda peninggalan perang dunia ke II menggunakan saksi sejarah dan peta penyerangan. Pada bulan July 2008, kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II mulai mencari dana dengan menyediakan jasa panjat kelapa, memecahkan batu dan buru bangunan untuk mempersiapkan kebutuhan sebelum melakukan pencarian benda peninggalan di hutan sekitar Gunung Sabatai Tua. Kendala yang dihadapi saat pencarian ialah perubahan iklim secara tiba-tiba (hujan dan angin ribut) dan banjir. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok kehilangan dokumen serta barang-barang yang digunakan untuk memasak termasuk barang-barang peninggalan yang telah ditemukan sebelumnya. Proses pencarian membutuhkan waktu selama satu bulan hingga menyelesaikan target operasi di titik-titik pencarian yang telah ditentukan. Beberapa anggota kelompok menghadapi masalah keluarga akibat aktivitas pencarian benda peninggalan perang dunia ke II, meskipun demikian anggota kelompok tetap bersemangat dan berkomitmen untuk melakukan aktivitas pencarian benda peninggalan perang dunia ke II. Komitmen dan semangat terbentuk karena sejarah perang dunia ke II selalu diceriterakan secara turun temurun dari kakek dan nenek moyang seperti totoade (dongeng sebelum tidur) tentang sejarah perang dunia ke II di Pulau Morotai.

Proses Pencarian Benda Peninggalan Perang Dunia ke II Mempererat Hubungan Sosial Anggota Kelompok

Proses mencari benda peninggalan perang dunia ke II diwarnai rasa kekeluargaan yang erat antara Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso. Ketujuh orang tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan. Istri dari Muhlis Aramin masih memiliki hubungan keluarga dengan ibu dari istri Abdul Haris Ismail, demikian halnya istri dari Abdul Haris Sarambae masih memiliki hubungan keluarga dengan Ibu dari Muhlis Eso. Saudara perempuan dari Muhlis Eso merupakan istri pertama Abdul Hair Sarambae, dan istri dari Ishak Kotu masih memiliki hubungan keluarga dengan ayah dari Abdul Hair Sarambae. Disisi lain, Istri kedua Abdul Hair Sarambae merupakan saudara perempuan dari Mahruf Marjan. Hubungan keluarga antara pencari benda peninggalan perang dunia ke II membuat hubungan sosial antar anggota kelompok semakin erat.

Untuk menemukan benda peninggalan perang dunia ke II, anggota kelompok menggunakan beberapa teknik, yang diwariskan oleh orang tua dari anggota Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II. Terdapat dua teknik untuk menemukan benda-benda peninggalan perang dunia ke II yang telah tertimbun tanah. Teknik pertama ialah menggunakan alat deteksi tradisional yang disebut Lot. Lot ditancapkan kedalam tanah kemudian ditarik kembali untuk mengidentifikasi jenis tanah yang melekat di cincin lot tersebut. Apabila cincin tersebut melekat tanah yang hangus (warna tanah) atau terdapat tanda karatan di cincin lot tersebut maka dapat diketahui adanya benda yang tertimbun tanah. Kemudian teknik kedua ialah teknik menghentakan kaki. Teknik tersebut digunakan pada saat lot tidak bawa karena pencarian tidak direncanakan atau dalam kondisi dimana tanah telah tercampur dengan kerikil. Untuk membedakan tanah yang memiliki maupun tidak memiliki benda dapat diketahui dari bunyi hentakan kaki ke tanah tersebut.

Perlengkapan yang diperlukan dalam proses pencarian ialah alat penggali manual (cangkul, skop, linggis, lot) dan karung untuk menampung benda yang ditemukan. Ketika tiba di lokasi penggalian, anggota kelompok berpencar untuk mencari titik galian masing-masing. Berdasarkan pengalaman anggota kelompok, penggalian yang paling rendah ialah 1,5 m sementara yang paling dalam berkisar 7-10 m (buangan berupa drum, selongsong, tanki minyak, tempat sampah).

Proses Pengorganisasian Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II menjadi Pengelola Museum Trikora dan Sejarah Perang Dunia Ke II di Wawama Daruba

Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai khususnya Dinas Pariwisata mulai memperhatikan aktivitas kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II. Hal ini ditandai dengan kunjungan dari Syamsul Bahri (Kepala Bidang Promosi) untuk mengamati aktivitas kelompok serta koleksi benda peninggalan perang dunia ke II di Museum Mini. Setelah itu, kelompok mendapatkan tawaran untuk bekerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan museum mini tersebut. Sejak saat itu, banyak wisatawan mulai mengunjungi museum mini tersebut dan anggota kelompok mendapatkan honor dari Pemerintah Deaerah sejumlah Rp.300.000/bulan yang diterima setiap tiga bulan. Pada tahun 2011, Raymond Laksmana mengunjungi Museum Mini untuk mengidentifikasi potensi-potensi wisata sejarah di Pulau Morotai dan pada tahun yang sama Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi ibu Nurlaila Armain mengunjungi museum mini, untuk memastikan keberadaan koleksi benda peninggalan perang dunia ke II milik sekaligus merencanakan pembangunan museum di Djuanga untuk persiapan kegiatan Sail Morotai 2012.

Pada tahun 2012 ketika Sail Morotai berlangsung, anggota kelompok dalam hal ini Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso dilibatkan dalam perencanaan kegiatan Sail Morotai terutama dalam hal konservasi benda peninggalan perang dunia ke II serta lokasi bersejarah. Selain itu, anggota kelompok ditugaskan untuk mengidentifikasi jarak tempuh antar situs bersejarah di Pulau Morotai. Anggota kelompok juga ditugaskan untuk mengawal atau menjadi pemandu media yang hendak meliput kegiatan Sail Morotai tahun 2012. Manfaat yang diperoleh kelompok berupa pengalaman dan insentif. Satu bulan sebelum kegiatan Sail Morotai, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata di Gotalamo. Anggota kelompok memperoleh pengetahuan tentang pariwisata ketika berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, setelah mengikuti pelatihan tersebut anggota kelompok mengetahui teknik memandu wisatawan secara profesional.

Pada saat kegiatan Sail Morotai berlangsung, anggota kelompok telah memindahkan koleksi benda peninggalan perang dunia ke II di Museum Djuanga. Namun, kendala yang dihadapi ialah kelompok tidak diijinkan untuk masuk ke dalam museum karena tidak diberikan kartu identitas sehingga kelompok hanya bisa menjadi penonton. Dengan demikian, kelompok hanya dilibatkan dalam perencanaan tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Sail Morotai 2012. Kekecewaan anggota kelompok terhadap kelalaian dalam manajemen kegiatan Sail Morotai tahun 2012 tidak melunturkan semangat dan komitmen kelompok untuk tetap mencari benda peninggalan perang dunia kedua untuk dikumpulkan di museum mini. Setelah itu, anggota kelompok dalam hal ini Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail dan Muhlis Eso diundang Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara untuk membahas tatakelola benda sejarah perang dunia ke II, hasil pertemuan tersebut mencapai suatu kesepakatan bahwa koleksi benda peninggalan perang dunia ke II milik kelompok tidak akan dihibahkan melainkan dikelola secara kelompok. Setelah itu, Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan, Muhlis Eso diundang oleh Dinas Pariwisata Provinsi dalam kegiatan seminar terkait dengan Sejarah Morotai. Museum mini yang terletak di Daruba mulai menjadi perhatian wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik ketika berkunjung ke Pulau Morotai.

Pada tahun 2013, ketua kelompok atas nama Muhlis Eso mulai mengambil kebijakan secara sepihak tanpa memperhatikan anggota kelompok. Seperti halnya, pemindahan benda koleksi di Museum Djuanga yang dilakukan tanpa sepengetahuan anggota kelompok lainnya. Tindakan semacam ini mengakibatkan konflik internal kelompok Muhlis Eso tidak lagi diakui sebagai ketua kelompok. Hal-hal lain yang menyebabkan permasalahan internal semakin kompleks ialah adanya benda-benda peninggalan perang dunia ke II yang hilang ketika Muhlis Eso dipercayakan sebagai pemegang kunci museum mini tersebut. Konflik yang terjadi internal kelompok membuat Muhlis Eso tidak lagi beraktivitas bersama kelompok melainkan beraktivitas secara individu. Hal ini mengundang kritik dari anggota kelompok terkait dengan tindakan Muhlis Eso yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan aset kelompok. Selain itu, permasalahan distribusi upah kerja yang tidak adil dan tidak tepat waktu semakin meningkatkan konflik antara Muhlis Eso dengan enam anggota kelompok lainnya. Meskipun dalam kondisi konflik, sepanjang tahun 2014 anggota kelompok lainnya Muhlis Aramin, Ishak Talib, Abdul Hair Sarambae, Abdul Haris Ismail, Ishak Kotu, Mahruf Marjan tetap beraktivitas mencari benda peninggalan perang dunia ke II. Saat ini, benda-benda yang temukan diletakan di rumah masing-masing anggota kelompok.

Pada tahun 2015 Museum Trikora dan Peninggalan Perang Dunia ke II, mulai didirikan di sekitar Desa Wawama, Daruba. Awalnya lokasi ini merupakan milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) kemudian diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk didirikan museum nasional. Pada tahun 2016, beberapa bangunan museum masih dalam proses pembangunan sehingga pemeliharaan sementara dipercayakan kepada kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II, sebelum acara serah terima dan peresmian diselenggarakan. Upah pemeliharaan dan penjagaan bangunan museum yang diperoleh anggota kelompok ialah sebesar Rp.750.000/bulan.

Diskusi

Komunitas lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata, keterlibatan komunitas dalam pembangunan objek wisata menentukan tercapainya pariwisata berkelanjutan. Cole (2006) berpendapat bahwa partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata terhubung dengan akses pengetahuan serta kemampuan untuk mengontrol dan mengatur sumber daya pariwisata, dengan demikian pengetahuan tentang kepariwisataan yang mumpuni dapat mendorong dan membentuk ikatan kuat pada komunitas lokal terhadap program pengembangan pariwisata. Disisi lain, Tosun (2006) berpendapat bahwa tipe ideal partisipasi komunitas dalam pariwisata adalah partisipasi spontan, artinya keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan pariwisata dilakukan secara sukarela berdasarkan gagasan dan motivasi dari komunitas itu sendiri. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi komunitas lokal menjadi optimal apabila memiliki akses pengetahuan dan kemampuan mengatur sumber daya pariwisata serta motivasi keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata dilakukan secara sukarela. Dalam konteks kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II keterlibatan individu serta terbentuknya kelompok pemerhati sejarah perang dunia ke II didasari oleh kesadaran tentang nilai-nilai sejarah bagi identitas masyarakat lokal. Akses pengetahuan dan kemampuan dalam berkativitas mencari benda peninggalan perang dunia ke II, diwariskan secara turun temurun dari leluhur yang menjadi saksi perang dunia ke II. Dalam hubungannya dengan pariwisata, aktivitas mencari benda peninggalan perang dunia menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara, sedangkan hasil pencarian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang tertarik terhadap koleksi benda peninggalan perang dunia ke II. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi kelompok museum pemerhati sejarah perang dunia ke II di Morotai menunjukan karakteristik partisipasi spontan karena melakukan aktivitas tersebut secara sukarela.

Keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan bagian praktik konsep pariwisata berbasis komunitas dalam merencanakan, mengembangkan dan mengelola objek wisata. Pariwisata berbasis komunitas dalam kapasitasnya mampu menyediakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat (Wunder, 2000), demokrasi, pemberdayaan dan rasa memiliki (Sharpley & Telfer, 2002). Pariwisata berbasis komunitas mampu meningkatkan kapasitas mitigasi dampak negatif pariwisata, serta mencapai tujuan dari pengembangan pariwisata (Kruger, 2005; Stronza & Gordillo, 2008). Setiap tujuan yang dicapai melalui implementasi pariwisata berbasis masyarakat tidak terlepas dari pariwisata berkelanjutan, seperti halnya upaya untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Saarinen, 2006). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat akan memberikan peluang mencapai pariwisata berkelanjutan (Okazaki, 2008; Roberts & Tribe, 2008). Meskipun, pariwisata berbasis masyarakat tidak harus mencapai pariwisata berkelanjutan (Li, 2006; Stem,dkk 2003). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan akan tercapai secara efektif apabila komunitas lokal terlibat dalam pengembangan tersebut. Partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata dapat mengoptimalkan pelaksanaan program kerja untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dalam sektor pariwisata. Muluk (2007) berpendapat bahwa agregasi kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepengingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Disisi lain, Bryson ( 2007) berpendapat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan memberikan arti bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar, harus melibatkan warga. Pandangan para ahli tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata menunjukan konteks yang berbeda dengan masyarakat di pulau Morotai, konsep partisipasi yang dimaksudkan oleh peneliti sebelumnya merupakan partisipasi yang diintervensi oleh pemerintah dalam konteks kelembagaan untuk mencapai kemandirian kelompok melalui tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Konteks masyarakat atau kelompok museum pemerhati sejarah perang dunia ke II yang dibentuk atas motivasi secara sukarela didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan serta kekeluargaan. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif demikian halnya upaya untuk mencukupi kebutuhan kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya untuk membangun bangunan museum yang dilakukan secara bersama-sama tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah, aktivitas kelompok tetap berjalan secara mandiri. Meskipun demikian, pengembangan sektor pariwisata Morotai serta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata sangat bermanfaat bagi kelompok museum pemerhati sejarah perang dunia ke II di Morotai.

Keterlibatan komunitas lokal dalam pariwisata tidak hanya membuka akses untuk memperoleh keuntungan finansial tetapi memberikan kesempatan untuk mengendalikan arah pengembangan objek wisata. Bagaimanapun juga, upaya untuk melibatkan komunitas dalam proses pengembangan objek wisata membutuhkan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Lebih jauh, Scheyvens (2003) berpendapat bahwa keterlibatan komunitas lokal tidak hanya membuka jalan untuk memperoleh keuntungan material dari sektor pariwisata, tetapi memberikan kesempatan terhadap komunitas lokal berupa hak untuk berbicara dan mengambil keputusan dalam mengendalikan proses pengembangan pariwisata. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat lokal dan pemangku kepentingan yakni sektor publik dan swasta agar bekerjasama menyediakan peluang berpartisipasi. Hal ini menunjukan bahwa sektor swasta memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi komunitas lokal. Seperti halnya Wearing and McDonald (2002) mengemukakan pendapat bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi komunitas lokal dalam pariwisata dapat fasilitasi oleh sektor swasta dalam hubungannya dengan usaha jasa perjalanan wisata maupun hotel. Kerjasama antara sektor swasta dan komunitas lokal dapat membentuk peluang untuk berpartisipasi. Melalui Keterlibatan komunitas lokal dalam pariwisata bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dapat mengubah paradigma yang menyatakan bahwa pariwisata tidak menguntungkan masyarakat lokal tetapi hanya menguntungkan orang-orang tertentu (Mihalic, 2002). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama antara komunitas lokal dengan sektor publik dan sektor swasta dapat mengubah cara pandang masyarakat lokal serta menyediakan peluang untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata daerah, kemitraan antara sektor privat dan publik serta masyarakat lokal dan universitas dapat mendorong percepatan pembangunan pariwisata. Dalam konteks kelompok museum pemerhati sejarah perang dunia ke II di Morotai, keuntungan finansial yang diperoleh dari hasil pencarian benda peninggalan sejarah telah memenuhi standar atau mampu mencukupi kebutuhan perorangan. Bentuk kemitraan yang terjalin dengan pemerintah ialah upaya untuk melibatkan kelompok museum pemerhati sejarah perang dunia ke II di Morotai dalam pengelolaan Museum Trikora. Selain itu, anggota kelompok juga diberdayakan sebagai pemandu wisata sejarah di Museum Trikora serta diberikan pelatihan atau diikutsertakan dalam kegiatan terkait dengan cagar budaya pada tingkat daerah dan nasional. Hal ini menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebelum terbentuknya kelompok, koleksi benda peninggalan perang dunia ke II merupakan milik pribadi yang dipajang di rumah, bahkan dijual kepada pembeli besi tua atau kolektor untuk memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perkembanganya, paradigma tersebut berubah menjadi motivasi untuk melestarikan nilai-nilai sejarah di Morotai. Dengan demikian, terbentuknya kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II didorong oleh kesadaran dan komitmen untuk melindungi pusaka Pulau Morotai serta berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai. Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II diberdayakan oleh pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk pemeliharaan dan pengelolaan Museum Trikora dan Sejarah Perang Dunia ke II di Wawama Daruba. Selain itu, anggota kelompok juga dilatih dan diijinkan menjadi pemandu wisata sejarah bagi wisatawan yang berkunjung ke Museum Trikora. Adapun, Keterlibatan kelompok dalam pengawasan dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah Perang Dunia Ke II di Pulau Morotai mampu meminimalisir praktik vandalisme maupun perilaku yang berpotensi merusak lingkungan sekitar benda bersejarah. Melalui pengembangan pariwisata daerah, kelompok museum pemerhati sejarha perang dunia ke II memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan guna tercapainya pariwisata yang berkelanjutan.

Referensi

Adiyoso, W. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : ITS Press

Arce, A. 2003. Value Contestations in Development Interventions: Community Development and Sustainable Livelihoods Approaches. Community Development Journal, Vol 38(3), 199-212.

Beeton, S. 2006. Community Development Through Tourism. Collingwood, Australia : Landlinks Press

Bianchi, R.V. 2003. Place and Power in Tourism Development : Tracing the Complex Articulations. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol 1(1) : 13-32.

Brohman, J. 1996. New Directions in Tourism for Third World Development. Annals of Tourism Research, Vol 23(1): 48-70.

Bryson, J. 2007. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial (terj), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bushell, R., & Eagle, P. 2007. Tourism and Protected Areas : Benefits Beyond Boundaries. Wallingford, UK : CAB International.

Cole, S. 2006. Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, Vol 14 : 629-644.

Damanik, J. 2009. Isu-isu Krusial dalam Pengelolaan Desa Wisata Dewasa Ini. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Vol 5(3): 127-137

Ebbesen, L.S., dkk. 2004. Issues in Measuring Health Promotion Capacity in Canada: A Multi-Province Perspective. Health Promotion International, Vol 19(1): 85-94.

English, A.J., & Lee, E. 2003. Managing the Intangible. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Fariborz, A. 2010. Barriers to Community Capacity Building for Tourism Development Communities in Shiraz, Iran. Vol 19(3): 347-359.

Frankish, J. 2003. Conceptualisation and Measurement of Community Capacity. Canada : Applied Research and Analysis Directorate (ARAD).

Hunt, j. 2005. Capacity Building in The International Development Context : Implications for Indigenous Australia. Di Unduh Pada April, 04, 2018, from caepr.anu.edu.au/sites/…/Capacity_development_paper_JHunt.pdf

Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung : Humaniora.

Kruger, O. 2005. The Role of Ecotourism in Conservation : Panacea or Pandora’s Box ? Biodiversity and Conservation, 14 : 579-600.

Li, W. 2006. Community Decision Making, Participation in Development. Annals of Tourism Research, Vol 33(1): 132-143.

Mihalic, T. 2002. Tourism and Economic Development Issues. Clevedon : Channel View Publications.

Moscardo, G. 2008. Building Community Capacity for Tourism Development. Australia : CAB International.

Muluk, K. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah Malang : Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-Unibraw.

Ndraha, T. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : PT Renika Cipta.

Nuring, S. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Badung Kecamatan Playen Kabuapaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1(1): 56-66

Okazaki, E. 2008. A Community-Based Tourism Model : Its Conception and Use. Journal of Sustainable Tourism, Vol 16(5) : 511-529.

Pearce, P dkk. 1996. Tourism Community Relationships. Oxford : Pergamon Press.

Raharjana, D. 2012. Membangun Pariwisata Bersama Rakyat : Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. Jurnal KAWISTARA, Vol 2(3): 225-328.

Richard, G., & Hall, D. 2000. Tourism and Sustainable Community Development. London : Routledge.

Roberts, S. & Tribes, J. 2008. Sustainability Indicators for Small Tourism Enterprises-An Exploratiory Perspective. Journal of Sustainable Tourism, Vol 16(5): 575-594.

Saarinen, J. 2006. Traditions of Sustainability in Tourism Studies. Annals of Tourism Research, Vol 33(4): 1121-1140.

Saufi, A., O’Brien, D., & Wilkins, H. 2015. Inhibitors to Host Community Participation in Sustainable Tourism Development in Developing Countries. Journal of Sustainable Tourism, Vol 22(5): 801-820.

Scheyvens, R. 2003. Local Involvement in Managing Tourism. Wallingford: CABI.

Sharma, K. 2004. Tourism and Socio-Cultural Develpment. New Delhi : Sarup and Sons.

Sharpley, R., & Telfer, D. 2002. Tourism Development, Concepts and Issues. Clevedon, UK : Channel View Publications.

Stem, C., dkk. 2003. Community Participation in Ecotourism Benefits : The Links to Conservation Practices. Society and Natural Resources, Vol 16 : 387-413.

Stronza, A., & Gordillo, J. 2008. Community Views of Ecotourism. Annals of Tourism Research, Vol 35 (2): 448-468.

Suriana. 2009. Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Laut Gugus Pulau Kaledupa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Thesis. Program Magister Ekonomi dan Manajemen. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Telfer, DJ. 2000. Agritourism : A Path to Community Development ? The Case of Bangunkerto, Indonesia. New York : Routledge.

Teye, V., Sirakaya, E., & Sonmez, S. 2002. Residents’ Attitudes Toward Tourism Development. Annals of Tourism Research, Vol 29(3): 668-688.

Timothy, D. 1999. Participatory Planning : A View of Tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, Vol 26(2): 371-379.

Tosun, C. 2006. Expected Nature of Community Participation in Tourism Development. Tourism Management, Vol 27(3) : 439-504.

Urmila, dkk. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarkat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. Jurnal KAWISTARA, Vol 3 (2) : 117-226.

Wearing, S., & McDonald, M. 2002. The Development of Community Based Tourism : Re-thinking the Relationship Between Tour Operator and Development agens as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities. Journal of Sustainable Tourism, Vol 10(3): 191-206

Wearing, S., & McDonald, M. 2002. The Development of Community Based Tourism : Re-thinking the Relationship Between Tour Operator and Development agens as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities. Journal of Sustainable Tourism, Vol 10(3): 191-206

Wright, F, dkk. 2007.  The Development of Measures of Community Capacity for Community Based Funding Programs in Canada. Health Promotion International, Vol 22(4): 299-306.

Wunder, S. 2000. Ecotourism and Economic Incentrives- An Empirical Approach. Ecological Economics, Vol 32 : 465-479.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s